nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Pro-Kontra Wacana Kota Bekasi Gabung Jakarta

Wijayakusuma, Jurnalis · Selasa 20 Agustus 2019 20:42 WIB
https: img.okeinfo.net content 2019 08 20 338 2094507 pro-kontra-wacana-kota-bekasi-gabung-jakarta-wiTdqBay7d.jpg Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi (foto: Okezone)

BEKASI - Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi alias Pepen mengatakan lebih dari 50 persen warga Kota Bekasi setuju dengan wacana bergabungnya Kota Bekasi ke dalam Provinsi DKI Jakarta, jika Provinsi Bogor Raya terbentuk. Hal tersebut lantas menimbulkan pro-kontra.

"Ya kalau dijajak pendapat, dipastikan sekitar 70-80 persen lah, karena kan DKI punya support yang luar biasa," kata Pepen kepada media belum lama ini. 

Menurutnya, terdapat kesamaan yang identik antara Kota Bekasi dengan Jakarta, baik itu dari segi sejarah maupun budayanya. Ia sendiri tidak ambil pusing dengan pemilihan nama yang akan diberikan kepada Kota Bekasi nantinya. 

"Yah terserah lah mau DKI Jakarta Tenggara. Yang jelas prinsipnya di sini ada kepala daerah, ada DPRD. Sepanjang semua kepentingan pada percepatan pembangunan, kenapa tidak?" tutur dia.

Baca Juga: Kali di Bekasi Dipenuhi Sampah, Warga Akui Tak Ada Penanganan Serius dari Pemkot

Gedung Wali Kota Bekasi (foto: Okezone)

Menanggapi hal itu, Ketua Dewan Pimpinan Cabang PPP Kota Bekasi, Solihin menilai, wacana Kota Bekasi untuk bergabung dengan Provinsi DKI Jakarta, masih belum relevan dan memerlukan banyak kajian dalam semua sektor pembangunan.

"Harus ada kajian secara menyeluruh, seperti masalah biaya menyangkut KTP, hukum, serta dukungan masyarakat Kota Bekasi khususnya," kata Solihin di Bekasi, Selasa (20/8/2019).

Solihin menambahkan, saat ini bukanlah waktu yang tepat bagi kota berjuluk Patriot itu untuk menjadi bagian dari Provinsi DKI Jakarta, dengan sebutan Jakarta Tenggara. Hal ini dikarenakan status Kota Bekasi yang dianggap sudah mampu berdikari di bawah kaki sendiri.

"Jadi menurut saya untuk saat ini belum tepat, karena Kota Bekasi mampu mandiri, berdikari dan bisa dibilang mapan," ujar Solihin.

Petahana yang kembali terpilih pada Pileg 2019 itu menegaskan, DPRD bersama eksekutif telah berupaya untuk menjadikan Kota Bekasi maju dan sejahtera sesuai dengan motto. Terutama di bidang pendidikan dan kesehatan yang saat ini disebutkan sudah tercover dengan cukup baik.

Solihin juga menilai otonomi yang terlalu melebar akan berdampak pada lemahnya birokrasi. Ditambah dengan masalah administratif, yang segala ketentuan Walikota nantinya diputuskan oleh Gubernur.

"Belum lagi menyangkut struktural birokrat kepemerintahan, SDM harus mumpuni, langkah-langkah ke depan birokrat harus dipikirkan. Yang pasti hal ini ranah Presiden dan DPR RI," jelasnya.

Untuk itu ia menekankan perlunya perencanaan yang matang untuk membahas wacana otonomi daerah. Karena sejatinya pemekaran bisa dilakukan apabila wilayah yang akan bergabung memiliki pendapatan daerah yang minim dan tingkat kemiskinan yang tinggi.

"Ketika pendapatan daerah minim, warga berpenghasilan rendah, pendidikan menurun, baru bisa dilakukan pemekaran. Kota Bekasi menurut saya sudah mapan," tegasnya.

"Namun kalau bicara sejarah, Kota Bekasi masuk Batavia, jadi saya setuju jika gabung ke Jakarta karena kultur budaya Bekasi Betawi, bukan Sunda," ucap Solihin.

Sementara Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono menilai hal yang wajar jika wacana Kota Bekasi ingin bergabung ke wilayah Provinsi DKI Jakarta.

Menurut Gembong, secara kultural masyarakat Kota Bekasi dengan warga DKI Jakarta memiliki keterikatan, sebab di dua wilayah tersebut banyak masyarakat Betawi yang bermukim.

"Ya dalam konteks teritorial pasti kan orang Bekasi kalau ditanya saya punya keyakinan mereka ingin gabung Jakarta. Pertama soal itu, kulturnya kan memang Betawi," kata Gembong.

Kemudian, selain adanya keterikatan secara kultural, letak geografis antara Bekasi dengan Jakarta memiliki akses yang mudah untuk mengurus administrasi ketimbang harus mengurus ke Ibu Kota Pronvisi Jawa Barat, yakni Bandung.

"Kedua dalam konteks administrasi kan mereka jauh lebih mudah ke Jakarta dibandingkan ke Jawa Barat. Sudah pasti itu, saya punya keyakinan itu," tuturnya.

Baca Juga: Anggota Dewan Baru Pilih Beli Replika Ketimbang Pin Emas yang Menelan Rp1,3 Miliar 

Namun, Gembong menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah pusat terkait keputusan wacana tersebut. "Yang penting kan kita lihat kajiannya terlebih dahulu. Kemudian keinginan warga masyarakatnya sehingga ini perlu juga menjadi bahan pertimbangan juga. Tapi kajiannya seperti apa kita kan belum tahu," urai dia.

Di sisi lain, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, menyebutkan wacana penggabungan Kota Bekasi ke dalam Provinsi DKI Jakarta masih belum relevan. Menurutnya, lebih ideal ide pemekaran wilayah kota, ketimbang satu kota bergabung ke provinsi lain.

Ridwan Kamil Hadiri RUPS-LB Bank BJB

"Dalam konteks provinsi, sama saja itu tidak relevan. Akan lebih relevan dalam pemekaran daerah tingkat dua," kata pria yang akrab disapa Kang Emil itu.

Begitu pula dengan wacana pembentukan Provinsi Bogor Raya, yang dianggap Ridwan juga kurang relevan. "Ini juga kurang relevan untuk jadi provinsi. Yang relevan itu pemekaran jadinya kabupaten/kota. Karena isu pemekaran itu ada pada pelayanan publik, yang terlalu jauh, yang terlalu repot," kaa Kang Emil.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini