nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Bekasi Gabung Jakarta, Kemendagri Sebut Pemekaran Daerah Dihentikan Sementara

Sarah Hutagaol, Jurnalis · Rabu 21 Agustus 2019 07:01 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2019 08 21 338 2094588 bekasi-gabung-jakarta-kemendagri-sebut-pemekaran-daerah-dihentikan-sementara-z2S9xMOH0K.jpg Kapuspen Kemendagri Bahtiar Baharuddin. (Foto: Okezone)

JAKARTA – Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Bahtiar Baharuddin mengatakan pemerintah pusat telah memutuskan menghentikan sementara atau moratorium pembentukan daerah otonomi baru.

Hal itu dapat disimpulkan bahwa penggabungan atau pemekaran daerah Bekasi dengan Jakarta tidak bisa dilakukan. Bahtiar menyebutkan kalau kebijakan pemerintah untuk memoratorium pemekaran daerah sudah dijalankan sejak 2014.

Baca juga: Pro-Kontra Wacana Kota Bekasi Gabung Jakarta 

"Nah, kebijakan pemerintah beberapa tahun terakhir ini, paling tidak satu periode terakhir ini adalah moratorium pemekaran," ujar Bahtiar ketik dikonfirmasi Okezone, Selasa 20 Agustus 2019.

Sejak pemekaran daerah dimoratorium, pemerintah pusat lebih memprioritaskan pembangunan-pembangunan fasilitas layanan publik, akses, infastruktur yang dinilai sebagai masalah pokok dari sebuah daerah yang ingin dilakukan pemekaran.

"Kalau masyarakat sendiri kan bukan daerah otonomnya, apakah digabung atau pemekaran, tapi masyarakat kan soal pelayanan publiknya," ungkap Bahtiar.

"Maka memang prioritas pemerintah dalam lima tahun terakhir ini kan membangun infrastruktur, membuka akses-akses dari daerah terpencil, dan pemerintah pada periode ini memprioritaskan masalah pokoknya," papar Bahtiar.

Baca juga: Jalan Objek Wisata Curug Parigi Ditutup, Pemkot Bekasi Akui Kekurangan Biaya 

Kendati demikian, Kemendagri tetap menghargai usulan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi yang menginginkan Bekasi bergabung dengan Jakarta usai menolak adanya wacana pemekaran Provinsi Bogor Raya.

"Kita menghargai gagasan, wacana, mungkin itu menurut penggagas adalah salah satu solusi pembangunan di daerah sekitarnya. Sejauh mana implementasi itu kan harus memerlukan politik pemerintahan, termasuk regulasi," tutupnya.

(han)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini