Share

Pemerintah Diharapkan Bisa Tuntaskan Kisruh Proyek Pelabuhan Marunda

Achmad Fardiansyah , Okezone · Rabu 21 Agustus 2019 21:44 WIB
https: img.okezone.com content 2019 08 21 338 2095004 pemerintah-diharapkan-bisa-tuntaskan-kisruh-proyek-pelabuhan-marunda-UwhLItpRJ6.jpg Ilustrasi

JAKARTA - Kekisruhan antara PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN), dengan PT Karya Citra Nusantara (KCN) masih terus bergulir. Oleh karena itu, pemerintah diminta untuk menuntaskan kisruh proyek pembangunan Pelabuhan Marunda, Jakarta Utara, karena Pelabuhan Marunda sudah menjadi proyek strategis nasional sesuai nawacita Presiden Jokowi.

Direktur Utama PT Karya Citra Nasional (KCN), Widodo Setiadi mengatakan, pihaknya memaklumi kesibukan Presiden Jokowi. Namun, ia berharap orang nomor satu di Indonesia itu dapat meluangkan waktunya untuk meninjau langsung proyek pembangunan Pelabuhan Marunda.

“Beliau kan sangat sibuk. Mudahan-mudahan kalau beliau melihat ini sebagai bagian proyek strategis nasional yang belum jalan, semoga beliau berkenan hadir untuk melihat sebenarnya masalahnya apa,” kata Widodo di Jakarta, Rabu (21/8/2019).

Presiden Jokowi, kata dia, sempat ingin melakukan peletakan batu pertama (groundbreaking) pada 2017. Namun, tidak jadi karena terjadi sengketa.

“Jadi Sekretariat Negara sampai mengirim surat ke KCN, ini kementerian ada yang minta tetap dilakukan groundbreaking, tapi ada kementerian yang minta ditunda groundbreakingnya,” sambungnya.

Ilustrasi

Ia menjelaskan saat ini proyek pembangunan Pelabuhan Marunda sedang dalam proses hukum, yakni tingkat kasasi di Mahkamah Agung (MA). Namun, KCN tetap konsisten menyelesaikan seluruh pembangunan pelabuhan meski sedang menghadapi persoalan hukum.

“Kami punya komitmen karena sudah ditentukan proyek nasional, untuk kepastian investasi ini harus tetap berjalan,” tuturnya.

Kata dia, proyek pembangunan Pelabuhan Marunda ini sebenarnya tidak bertentangan dengan program pemerintah. Justru, lanjutnya, proyek ini bisa menjadi percontohan antara swasta dengan pemerintah bergandengan tangan membangun tanpa anggaran negara serupiah pun.

Baca Juga: Istana Sudah Terima Laporan Kisruh Pelabuhan Marunda

“Kalau saya lihat Pokja IV bidang infrastruktur sekarang berusaha keras karena kemarin tertunda dengan adanya pilpres, tapi kedepan saya yakin mereka pasti akan menjalankan ini. Karena kami dianggap bisa menjadi percontohan ini proyek non APBN dan non APBD,” jelas dia.

Kemudian, Widodo menjelaskan kronologi proyek pembangunan Pelabuhan Marunda ini menjadi polemik antara PT KBN dengan PT KCN. Pada akhir 2012, Direksi PT KBN baru Satar Taba mengajukan permohonan kepada KCN untuk menjadi pemegang saham mayoritas tapi ditolaknya.

“Karena konsep diawal kami tidak mau ada aliran uang dari negara dan proyek ini belum selesai, kami tidak mau ada politisasi, kami tidak mau juga dari perbankan yang mendukung kami seolah-olah kami hanya sebagai calo apabila belum selesai kami sudah jual,” katanya.

Baca Juga: Polisi Kaji Laporan Dugaan Penggelapan Dana di Proyek Pelabuhan Marunda

Akibatnya, kata dia, terjadi penutupan sepihak oleh KBN selama 5 bulan sehingga akses jalan tidak boleh digunakan dan aktivitas terhenti. Disitu, kementerian turun tangan melakukan mediasi melalui jaksa sebagai pengacara negara.

Widodo mengaku diminta untuk mengklarifikasi oleh Kementerian Sekretariat Negara terkait persoalan pembangunan proyek Pelabuhan Marunda. Selain itu, Widodo juga sudah meminta perlindungan hukum ke Kementerian Koordinator Polhukam hingga ke Kantor Staf Kepresidenan (KSP).

Saat ini, sambung Widodo, terjadi pergeseran isu bahwa KCN telah merampas aset negara. Padahal, dalam perjanjian itu KCN hanya mengelola perairan dimana asetnya milik negara yakni Kementerian Perhubungan. Bahkan, HPL (Hak Pengelolaan) pun atas nama Kementerian Perhubungan.

“Kalau dibranding merampas aset negara, lah dimana merampasnya? Banyak memutarbalikkan fakta. Darat milik KBN, tidak dikonsesikan. Kami dikonsesikan perairan sesuai UU. Makanya tidak heran kalau pihak KBN diundang kementerian, tidak hadir,” katanya.

Namun demikian, Widodo berharap semua pihak untuk menghormati proses hukum yang saat ini masih berlangsung tingkat kasasi di Mahkamah Agung. Kemudian, aemua pihak bisa melihat persoalan ini dengan jernih.

“Terutama mahelis hakim agar betul-betul melihat secara objektif dan sesuai fakta yang ada, jangan sampai salah memutus. Karena, kalau sampai salah memutus tentu ini akan jadi yurisprudensi,” katanya.

Sementara itu Kuasa Hukum PT KCN, Juniver Girsang meminta pemerintah jangan tanggung-tanggung untuk segera menuntaskan masalah Pelabuhan Marunda ini. Karena, era sekarang ini investor harus diberi kepercayaan dan jaminan perlindungan secara hukum.

“Saya khawatir investor yang diharapkan oleh Presiden Jokowi tidak akan masuk ke Indonesia, harapan Pak Jokowi terhambat sehingga mereka tidak berani investasi lagi di Indonesia. Kita mencari kebenaran dan keadilan, klien saya dukung program nawacita Pak Jokowi. Pak Jokowi selalu katakan dukung pembangunan infrastruktur, kok malah diganggu. Saya minta pemerintah turun tangan menyelesaikan masalah ini,” kata Juniver.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini