nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Untung Rugi jika Bekasi Masuk Provinsi DKI Jakarta

Wijayakusuma, Jurnalis · Jum'at 23 Agustus 2019 00:01 WIB
https: img.okeinfo.net content 2019 08 22 338 2095436 untung-rugi-jika-bekasi-masuk-provinsi-dki-jakarta-mgxMvm3Ual.jpg Bekasi (Foto: Ist)

BEKASI - Wacana penggabungan Kota Bekasi ke dalam Provinsi DKI Jakarta terus mendapat pro dan kontra dari berbagai pihak. Apa untung atau ruginya jika Bekasi berpisah dari Jawa Barat lalu bergabung ke DKI?

Pengamat tata kota dari Universitas Trisakti Jakarta, Yayat Supriyatna, mengatakan suatu hal yang baik bagi Kota Bekasi bila bergabung dengan DKI Jakarta, yang notabene sama-sama menyandang kota metropolitan.

Menurutnya, selama ini Kota Bekasi telah banyak berkontribusi terhadap Provinsi Jawa Barat, salah satunya melalui pajak kendaraan bermotor yang memiliki pemasukan tertinggi. Namun, Pemprov Jawa Barat dinilai urung memerhatikan Kota Bekasi dengan hanya memberikan bantuan yang minim.

"Dari pajak kendaraan bermotor itu nomor satu, Rp2 triliun ke Jawa Barat. Tetapi Jawa Barat bantuannya ke Kota Bekasi sangat kecil sekali. Sementara Kota Bekasi itu bisa dikatakan Bekasi metropolitan, semua ada. Dapat dari Provinsi DKI Jakarta saja hingga Rp 700miliar untuk membangun jalan, jembatan dan sebagainya," kata Yayat kepada Okezone, Kamis (22/8/2019).

Hal menguntungkan lainnya, kata dia, yakni dari segi kultur budaya, yang mana baik Kota Bekasi maupun DKI sama-sama kental dengan etnis Betawi. Dari segi fungsional pun, Kota Bekasi sudah terintegrasi dengan DKI dalam sesi pelayanan.

"Mengingat Bekasi juga metropolitan dan penduduknya banyak, pasti butuh anggaran besar. Di dalam kondisi ini, mau tidak mau Bekasi harus mandiri. Bekasi itu sebenarnya metropolitan, penduduknya nomor tiga terbesar di Indonesia sesudah Jakarta dan Surabaya," ujarnya.

Jangan Sekedar Wacana

Yayat Supriatna

Menurutnya, agar tak sekedar wacana, ada baiknya Pemkot menindaklanjuti perihal ini bersama legislatif. Terlebih jika sudah ada dukungan dari banyak pihak terkait, khususnya masyarakat Kota Bekasi, maka harus mulai diadakan kajian sedini mungkin.

"Kalau mau ditindaklanjuti, ya buatlah itu yang namanya kajian dan bawa ke DPRD setempat. Jika setuju, bawa ke DPRD Provinsi. Jika setuju misalnya, bawa ke Mendagri, nanti Mendagri usul ke DPR untuk ditetapkan UU. Tapi kan masih panjang, masih berproses. Tapi jika suara-suara sumbang ini tidak ditanggapi oleh Jawa Barat, ini menjadi momen penting, apalagi sudah ditetapkan pemerintah ibukota pindah ke Kalimantan Timur," paparnya.

Yayat sendiri tak menampik adanya perubahan yang terjadi pada Kota Bekasi bila masuk DKI Jakarta. Utamanya dalam hal bantuan anggaran yang bakal diterima Pemkot Bekasi dalam seluruh aspek pembangunan.

"Sebetulnya bagaimana mengembangkan suatu kesepakatan saja, bagaimana saat ini Bekasi yang hanya mendapatkan beban dari Jakarta seperti TPST, tapi bisa jadi bagian dari Jakarta. Misalnya, memindahkan kantor ke Bekasi karena sudah ada jalan tol Becakayu dan kereta api double track. Kalau sudah jadi, Bekasi-Jakarta itu hanya 15 menit dengan LRT. Nah ini sebagian Bekasi sudah menjadi bagian dari Jakarta," tandasnya.

Perlu Kajian Menyeluruh

Di sisi lain, Ketua Komisi 1 DPRD Kota Bekasi, Chairoman J Putro, menuturkan bahwa wacana bergabungnya Bekasi ke DKI masih perlu pengkajian secara matang dan menyeluruh, agar tak hanya sebatas wacana belaka.

"Jadi bukan semata pepesan kosong yang sekedar melupakan masalah hari ini. Tapi perlu digagas secara cerdas, dikaji secara matang dan mengomunikasikan dengan berbagai pihak," paparnya.

Rasa Penasaran Warga Bekasi

Sementara itu, sejumlah pertanyaan datang dari masyarakat Kota Bekasi, yang merasa heran dengan sikap Walikota Bekasi, Rahmat Effendi, yang disibukkan dengan wacana penggabungan Kota Bekasi ke DKI. Warga merasa Walikota sedang membuat framing dan tak lagi fokus terhadap hal-hal yang menjadi tugasnya akhir-akhir ini.

"Ini Walikota Bekasi sibuk betul ngurusin framing opini gabung ke Jakarta. Sementara kami warga beliau sedang berjuang melawan kesewenangan kapitalisme," kata Ikhsan, warga Villa 200 Margajaya, Bekasi Selatan.

Hal serupa dilontarkan Fatimah, warga Margahayu, Bekasi Timur, yang menilai Pemkot Bekasi terlalu gembar-gembor dengan wacana penggabungan, sedangkan pihak Pemprov DKI belum mengeluarkan statement apapun.

Rahmat Effendi

"Kok kenapa jadi kaya orang kegeeran gitu. Fokus saja sih ngurus Kota Bekasi. Disini pun masih banyak persoalan yang lebih mendesak buat diselesaikan," celetuknya.

Sekedar diketahui, sejumlah pihak menuding wacana penggabungan Kota Bekasi ke Provinsi DKI Jakarta, hanya untuk mengalihkan isu dugaan ijazah palsu yang menyeret nama Walikota Bekasi. Pasalnya, wacana ini menyeruak setelah adanya kasus yang membelit Syahrizal alias Rizal. Rizal yang kini ditahan dan menjadi terdakwa, pada akun Facebook-nya (Tuah Abadi) diduga telah menghina Walikota Bekasi, Rahmat Effendi terkait dugaan ijazah palsu, serta Kapolri Tito Karnavian.

Dari rentetan sidang yang digelar, kuasa hukum terdakwa menilai terdapat sejumlah kejanggalan, yang mana salah satunya majelis hakim langsung melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, tanpa menunggu kesaksian dari pihak terdakwa yang batal didatangkan kuasa hukum. Sementara Walikota Bekasi sendiri tak kunjung memenuhi panggilan sidang untuk diminta menjadi saksi pada kasus ini.

Sebelumnya, beberapa kalangan menilai penggabungan Kota Bekasi ke Provinsi DKI Jakarta belum relevan dan memerlukan banyak kajian. Salah satu yang menyuarakan masalah ini adalah Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, yang menyebut lebih ideal ide pemekaran wilayah kota/kabupaten, ketimbang satu kota bergabung ke provinsi lain. (kha)

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini