BEKASI - Wacana penggabungan Kota Bekasi ke dalam Provinsi DKI Jakarta terus mendapat pro dan kontra dari berbagai pihak. Apa untung atau ruginya jika Bekasi berpisah dari Jawa Barat lalu bergabung ke DKI?
Pengamat tata kota dari Universitas Trisakti Jakarta, Yayat Supriyatna, mengatakan suatu hal yang baik bagi Kota Bekasi bila bergabung dengan DKI Jakarta, yang notabene sama-sama menyandang kota metropolitan.
Menurutnya, selama ini Kota Bekasi telah banyak berkontribusi terhadap Provinsi Jawa Barat, salah satunya melalui pajak kendaraan bermotor yang memiliki pemasukan tertinggi. Namun, Pemprov Jawa Barat dinilai urung memerhatikan Kota Bekasi dengan hanya memberikan bantuan yang minim.
"Dari pajak kendaraan bermotor itu nomor satu, Rp2 triliun ke Jawa Barat. Tetapi Jawa Barat bantuannya ke Kota Bekasi sangat kecil sekali. Sementara Kota Bekasi itu bisa dikatakan Bekasi metropolitan, semua ada. Dapat dari Provinsi DKI Jakarta saja hingga Rp 700miliar untuk membangun jalan, jembatan dan sebagainya," kata Yayat kepada Okezone, Kamis (22/8/2019).
Hal menguntungkan lainnya, kata dia, yakni dari segi kultur budaya, yang mana baik Kota Bekasi maupun DKI sama-sama kental dengan etnis Betawi. Dari segi fungsional pun, Kota Bekasi sudah terintegrasi dengan DKI dalam sesi pelayanan.
"Mengingat Bekasi juga metropolitan dan penduduknya banyak, pasti butuh anggaran besar. Di dalam kondisi ini, mau tidak mau Bekasi harus mandiri. Bekasi itu sebenarnya metropolitan, penduduknya nomor tiga terbesar di Indonesia sesudah Jakarta dan Surabaya," ujarnya.
Jangan Sekedar Wacana
Menurutnya, agar tak sekedar wacana, ada baiknya Pemkot menindaklanjuti perihal ini bersama legislatif. Terlebih jika sudah ada dukungan dari banyak pihak terkait, khususnya masyarakat Kota Bekasi, maka harus mulai diadakan kajian sedini mungkin.
"Kalau mau ditindaklanjuti, ya buatlah itu yang namanya kajian dan bawa ke DPRD setempat. Jika setuju, bawa ke DPRD Provinsi. Jika setuju misalnya, bawa ke Mendagri, nanti Mendagri usul ke DPR untuk ditetapkan UU. Tapi kan masih panjang, masih berproses. Tapi jika suara-suara sumbang ini tidak ditanggapi oleh Jawa Barat, ini menjadi momen penting, apalagi sudah ditetapkan pemerintah ibukota pindah ke Kalimantan Timur," paparnya.
Yayat sendiri tak menampik adanya perubahan yang terjadi pada Kota Bekasi bila masuk DKI Jakarta. Utamanya dalam hal bantuan anggaran yang bakal diterima Pemkot Bekasi dalam seluruh aspek pembangunan.
"Sebetulnya bagaimana mengembangkan suatu kesepakatan saja, bagaimana saat ini Bekasi yang hanya mendapatkan beban dari Jakarta seperti TPST, tapi bisa jadi bagian dari Jakarta. Misalnya, memindahkan kantor ke Bekasi karena sudah ada jalan tol Becakayu dan kereta api double track. Kalau sudah jadi, Bekasi-Jakarta itu hanya 15 menit dengan LRT. Nah ini sebagian Bekasi sudah menjadi bagian dari Jakarta," tandasnya.
