nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Tentang PKL, Sebaiknya Anies Bela Rakyat dengan Cara yang Benar

Sarah Hutagaol, Jurnalis · Jum'at 23 Agustus 2019 19:28 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2019 08 23 338 2095843 tentang-pkl-sebaiknya-anies-bela-rakyat-dengan-cara-yang-benar-IqFBF1qZY3.jpg Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (dok. Okezone)

JAKARTA - Mahkamah Agung (MA) telah memutuskan btalkan kebijakan Pemprov DKI yang membolehkan pedagang kaki lima (PKL) berjualan di trotoar. Sebab kebijakan tersebut dinilai bertentangan dengan Pasal 127 Ayat 1 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menanggapi hal itu Gubernur Anies Baswedan mengatakan perkata PKL mesti dicarikan solusi, bukan semata penegakan hukum.

"Jadi bukan sekadar kita melakukan penegakan hukum, tapi harus ada solusinya. Karena pelanggarannya bukan karena keserakahan tapi pelanggaran karena kebutuhan. Jangan sampai kita lebih sensitif pada pelanggaran rakyat kecil dan insensitif pada pelanggaran yang besar," kata Anies di Gedung DPRD DKI, Kamis 22 Agustus 2019.

Ilustrasi PKL jualan di trotoar (Foto: Okezone.com/Sarah)

Anies mengatakan, seringkali publik menyoroti pelanggaran yang dilakukan oleh orang kecil, namun lupa dengan kasus yang melibatkan orang besar.

"Seringkali kalau pelanggaran pada yang kecil dan miskin ramai-ramai kita viralkan dan caci maki, tapi pelanggaran yang besar dan raksasa luput dari perhatian," kata Anies.

Menanggapi pernyataan Anies, Pengamat kebijakan publik, Trubus Rahardiansyah mengaku heran. Sebab menurutnya, hukum berlaku bagi siapapun, dari rakyat kecil hingga mereka yang berduit jika memang melakukan pelanggaran.

Ilustrasi PKL di Tanah Abang

“Enggak bisa dong hukum tidak berlaku untuk masyarakat kecil, semua harus adil. Kalau begitu nanti tatanan hukum jadi rusak,” katanya, Jumat (23/8/2019).

Baca Juga: Mengenal Batu Gabion, Pengganti Getah Getih di Bundaran HI

Trubus pun menyarankan agar Anies tetap membela masyarakat yang lemah dengan cara yang benar. Jangan sampai niat baik membantu malah berujung pelanggaran hukum.

“Kebijakan populis itu ingin membela yang lemah, tetapi kebijakan itu enggak boleh melanggar aturan, jangan mendorong masyarkat kecil melanggar aturan,” tuturnya.

Dia mengingatkan, masyarakat justru butuh kepastian dalam penindakan hukum. Sehingga, hubungan antar masyarakat di ibu kota tetap dalam koridor hukum yang berlaku. “Lalu ada budaya hukum. Budaya hukum itu mengenai perilaku. Jadi kalau orang kecil dibolehkan melanggar, itu merusak budaya hukum,” ujarnya.

Kata Trubus, kurang adil rasanya jika Anies hanya membolehkan pedagang kali lima (PKL) berjualan di trotoar Pasar Tanah Abang. Nantinya, kebijakan itu bisa menimbulkan kecemburuan pada warga Jakarta lainnya.

“Kalau sampai budaya hukum jadi tidak baik, nanti masyarakat melakukan pelanggaran boleh berdagang, bukan cuma di Tanah Abang, di Monas saja sekalian,” tegasnya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini