nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Bekasi Gabung Jakarta: Sekadar Wacana hingga Potensi Anggaran Sangat Besar

Wijayakusuma, Jurnalis · Sabtu 24 Agustus 2019 08:01 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2019 08 24 338 2096031 bekasi-gabung-jakarta-sekadar-wacana-hingga-potensi-anggaran-sangat-besar-IlCRSvmN0j.jpg Beredar wacana Kota Bekasi akan bergabung dengan DKI Jakarta. (Foto: Wikipedia.org)

BEKASI – Ketua DPRD Kota Bekasi, Tumai, mengatakan wacana penggabungan Kota Bekasi dengan DKI Jakarta sejatinya akan menguntungkan kedua pihak jika terealisasi. Hal ini disebabkan adanya saling ketergantungan antara Kota Bekasi dan Jakarta dalam upaya menyelesaikan berbagai masalah.

Menurut dia, baik bagi sesama pemerintah daerah untuk saling membantu demi mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang utuh serta memberikan kesejahteraan pembangunan. Oleh karena itu, ia merasa Jakarta dengan sekelumit permasalahannya sangat membutuhkan wilayah yang sejajar untuk upaya penyelesaian.

"Untuk mewujudkan satu perencanaan penataan wilayah DKI, khususnya uraian mengatasi banjir, macet, kebersihan, kemudian penataan untuk hunian, permukiman, dan seterusnya. DKI tidak akan bisa berdiri sendiri untuk menyelesaikan itu," kata Tumai ketika berbincang dengan Okezone, Jumat 23 Agustus 2019.

Baca juga: Bekasi dan Depok Dinilai Punya Kesamaan Budaya Jika Gabung ke Jakarta 

Kantor Wali Kota Bekasi. (Foto: Okezone)

Poin yang Menjadi Acuan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Tumai menjelaskan beberapa poin yang harus menjadi acuan Pemprov DKI, berkaitan dengan Kota Bekasi, sebagai bagian dari upaya penyelesaian masalah utama Ibu Kota yang sudah berlangsung bertahun-tahun. Sebut saja kemacetan, dan terdapat sejumlah warga Bekasi yang beraktivitas di Jakarta. Kemudian Kota Bekasi juga menjadi gerbang utama lalu lintas menuju DKI.

"Juga uraian untuk banjir. Seperti kita ketahui, Bendung Katulampa yang seringkali airnya terbagi ke tiga cabang: Kali Cisadane, Ciliwung, dan Kali Bekasi. Ini juga salah satu upaya kenapa saya katakan DKI sangat butuh Kota Bekasi," papar Tumai.

Ia melanjutkan, begitu pula dalam bidang tata kota yang memerlukan konsep secara menyeluruh untuk mengurai setiap permasalahan. Hal ini berkaitan dengan rencana pemindahan ibu kota ke Pulau Kalimantan.

"Paling tidak dengan kebijakan itu sesungguhnya termasuk satu gagasan untuk dua alternatif. Alternatif bagaimana bisa melakukan satu penataan ibu kota Jakarta saat ini. Satu konsep yang terpadu entah mau disebut DKI Raya atau Megapolitan. Intinya, harus ada satu konsep yang menyeluruh dalam tata ruang kota," tegasnya.

Kota Bekasi. (Foto: Ist)

Baca juga: Untung Rugi jika Bekasi Masuk Provinsi DKI Jakarta 

Tumai mengatakan pendapatnya tersebut dilihat dari sudut pandang objektif seorang warga negara, bukan memihak berdasarkan salah satu kepentingan.

"Bagaimana kondisi yang saat ini dialami DKI Jakarta sebagai ibu kota negara, sehingga salah satu solusi, ya memang suka tidak suka DKI harus menggandeng Kota Bekasi. Yang kemudian disebut bergabung atau apa, itu kan perlu merumuskan penataan tata ruang kota yang terpadu. Jadi konsep tata ruang kebersamaan," jelasnya.

Kota Bekasi Sudah Mandiri

Tumai menyatakan selama ini Kota Bekasi sudah sangat mandiri dan cukup memberikan kontribusi yang besar untuk Pemerintah Provinsi Jawa Barat, terutama dalam hal pajak kendaraan bermotor. Inilah yang kemudian menjadi penilaian segelintir orang yang merasa tidak perlu untuk Kota Bekasi gabung dengan Jakarta.

Baca juga: Bekasi Gabung Jakarta, Kemendagri Sebut Pemekaran Daerah Dihentikan Sementara 

"Persoalannya bukan Kota Bekasi mandiri, tapi bagaimana kita sebagai warga negara berpikir mengedepankan satu kepentingan bangsa, dan mencari solusi terbaik ketika ada hal-hal demikian," tegasnya.

"Di dewan juga ada yang kontra. Tapi saya sampaikan pemahaman, sehingga sudut pandang teman-teman yang tidak sepakat dengan hal ini, ada pemikiran baru," ucapnya.

Baca juga: Pro-Kontra Wacana Kota Bekasi Gabung Jakarta 

DPRD sendiri, jelas Tumai, dipastikan belum akan membahas lebih lanjut masalah ini dikarenakan baru sebatas wacana.

"Ini kan masih ramai tingkatan wacana. Nanti kita lihat apakah ini mau diseriuskan. Jika ya, lakukan kajian yang spesifik betul, kemudian diskusi lebih lanjut dengan masyarakat. Kita lihat nanti. Atau mungkin ini sekadar wacana, karena dulu juga pernah ada wacana megapolitan," ungkapnya.

Indikasi Kebangkrutan?

Turut menanggapi, anggota DPRD dari Fraksi Golkar Machrul Falak Hermansah. Ia menjelaskan bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah, Pasal 22 Ayat (1), disebutkan daerah otonom dapat dihapus apabila daerah yang bersangkutan dinyatakan tidak mampu menyelenggarakan otonomi daerah. Hal ini sontak menjadi pertanyaan baginya, apakah wacana penggabungan mengindikasikan Kota Bekasi Bangkrut?

"Usulan penggabungan daerah otonom setelah ada kajian yang komprehensif, baik aspek administratif, teknik, dan cakupan kewilayahan," kata anggota DPRD Kota Bekasi periode 2014–2019 itu.

"Selanjutnya perlu persetujuan DPRD Bekasi, rekomendasi dari Mendagri untuk disetujui Presiden. Apakah Pak Ridwan Kamil (gubernur Jabar) atau Pak Anies Baswedan (gubernur DKI) beserta DPRD provinsi mau menyetujui atau mengusulkan?" ujar Machrul.

Baca juga: Anies Heran Depok Juga Ingin Gabung Jakarta 

Jika Kota Bekasi Gabung Jakarta

Menurut dia, ada beberapa hal yang bakal terjadi jika wacana penggabungan Kota Bekasi dan DKI Jakarta terealisasi. Pertama, Kota Bekasi akan kehilangan potensi sebagai daerah otonom yakni hak, wewenang, dan kewajiban menyelenggarakan pemerintahan sendiri, menyejahterakan masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan.

Kedua, tidak akan lagi ada DPRD dan pilkada di Kota Bekasi, dikarenakan mengikuti aturan Undang-Undang DKI Jakarta sebagai daerah istimewa.

Baca juga: 21 Bus Transpatriot Hibah dari Kemenhub Terbengkalai, Menhub Ultimatum Pemkot Bekasi 

Ketiga, ASN eselon II yang menjabat sebagai sekretaris daerah, asisten daerah, staf ahli, serta kepala dinas/badan terpaksa kehilangan jabatan karena pada kotamadya DKI hanya ada suku dinas (jabatan setara eselon III), begitu pula selanjutnya berimbas para pejabat eselon III dan IV.

"Kemudian tidak akan ada lagi TKK karena di DKI hanya ada PHL (pekerja harian lepas). Kota Bekasi pasti akan sangat dirugikan," ucap Machrul.

Keempat, potensi pengeluaran anggaran belanja dari APBN/APBD bakal sangat besar untuk keperluan mengubah seluruh administrasi warga Kota Bekasi.

Kelima, proses politik yang panjang karena harus merevisi puluhan perda di Pemprov DKI dan Jabar. Setidaknya ada dua UU, yaitu UU tentang Pembentukan Kotamadya Bekasi, UU Keistimewaan DKI Jakarta dan UU lain yang diperlukan. Rancangan UU tersebut harus masuk ke Program Legislasi Nasional (Prolegnas) di DPR RI.

Baca juga: Warga Mulai Terserang Gatal-Gatal Akibat Pencemaran Kali Bekasi 

"Berapa biaya untuk pembahasan dan pengesahan UU? Merevisi permendagri tentang batas wilayah DKI, Kota Bekasi, dan belum lagi pergub serta peraturan perundangan-undangan lain yang tentunya memerlukan anggaran," ungkap Machrul.

Keenam, anggaran untuk kajian penghapusan/penggabungan daerah otonom dan survei publik.

"Untuk menyatukan visi pembangunan wilayah Jabodetabekjur, saya lebih setuju adanya lembaga setingkat menteri atau menteri khusus Jabodetabekjur agar pembangunan lebih terkoordinasi dengan baik, efektif, dan efisien dalam mewujudkan kehidupan masyarakat yang maju, adil, dan sejahtera," imbuhnya.

Baca juga: Jalan Objek Wisata Curug Parigi Ditutup, Pemkot Bekasi Akui Kekurangan Biaya 

"Jangan sampai anggaran daerah dan energi masyarakat terkuras percuma untuk penggabungan daerah otonom. Lebih baik fokus saja kepada RPJMD Kota Bekasi 2018–2023 untuk mewujudkan Kota Bekasi yang Cerdas, Maju, Kreatif, Sejahtera, dan Ihsan," pungkasnya.

1
4

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini