JAKARTA – Direktur Utama PT Karya Citra Nusantara (KCN), Widodo Setiadi membantah jika Pelabuhan Marunda pernah disegel dan dibongkar oleh Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta.
“Dermaga Pier 1 Pelabuhan Marunda sejak dioperasionalkan hingga sampai saat ini masih beroperasi, dan tidak pernah disegel maupun dibongkar oleh Pemprov DKI Jakarta," tegas Widodo Setiadi kepada wartawan, di Jakarta, Jumat (30/8/2019).
Menurutnya, sebagai pengelola Pelabuhan Marunda, pihaknya sudah memiliki izin mendirikan bangunan (IMB) dan sudah melakukan pembayaran atas IMB tersebut. Dan tidak benar apa yang selama ini digembar-gemborkan oleh PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN) yang seolah-olah Pelabuhan Marunda dibongkar dan disegel oleh Pemprov DKI Jakarta, karena tidak memiliki izin reklamasi, izin AMDAL dan telah melanggar Perda Nomor 1 dan Tata Ruang Pemprov DKI Jakarta.
"Pernyataan itu bohong dan tidak benar," sambungnya.
Menurut Widodo, kejadian yang sebenarnya pun, ini sudah lama. Waktu itu, pada tanggal 19 November 2008 PT KCN menerima tagihan dari PT KBN untuk melakukan pembayaran IMB atas kantor dermaga PT KCN.
"Tagihan itu sudah kami bayar pada tanggal 25 November 2008,” ujar Widodo.
Ia menegaskan, tidak pernah Pelabuhan Marunda yang dibongkar. Adapun tentang pembongkaran kantor PT KCN, sebenarnya PT KCN telah membayar IMB kepada PT KBN. Karena itu Widodo mempertanyakan kembali dana yang telah dibayarkannya tersebut.
"Ini bisa ditanyakan kepada PT KBN, kemana setorannya? Entah miskomunikasi berada di pihak siapa, yang jelas pembayaran tersebut tidak diterima oleh Pemprov DKI Jakarta," ujarnya.
Baca Juga: MA Segera Proses Permohonan Kasasi Terkait Perkara Pelabuhan Marunda
Sebelumnya, saat konferensi pers PT KCN tanggal 21 Agustus 2019, Widodo telah menunjukan bukti pembayaran IMB kepada PT KBN tahun 2008.
Widodo pun menunjukan surat PT KBN kepada Gubernur DKI Jakarta tahun 2016 yang menyebutkan PT KBN memohon agar pembongkaran ditinjau kembali.
Baca Juga: Dukung Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Kabupaten Morowali Hibahkan Tanah ke KKP
