nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Anggota DPRD DKI Usul Pengadaan Tenaga Ahli

Sarah Hutagaol, Jurnalis · Senin 02 September 2019 20:41 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2019 09 02 338 2099838 anggota-dprd-dki-usul-pengadaan-tenaga-ahli-goiISZwUne.jpg Anggota DPRD DKI, Ima Mahdiah (foto: Okezone.com/Sarah)

JAKARTA - Anggota DPRD Fraksi PDI Perjuangan, Ima Madiah mengungkapkan terdapat anggota fraksi yang menyarankan adanya tenaga ahli untuk membantu setiap anggota dalam menjalankan tugasnya.

Hal tersebut disampaikan dalam rapat internal DPRD DKI periode 2019-2024 yang membahas penyusunan rancangan peraturan DPRD tentang tata tertib (tatib) untuk lima tahun ke depan.

"Satu dewan satu (tenaga ahli). Ya Idealnya sih dua, cuma satu bisa sih. Satu untuk bantu pengaduan masyarakatnya yang kedua untuk bantu kita analisis pengaduan yang sifatnya Raperda atau kita ada diskusi," ujar Ima di Gedung DPRD, Jakarta Pusat, Senin (2/9/2019).

 Baca juga: Anak Zulhas Siap Kerja Keras Jika Terpilih Jadi Wakil Ketua Fraksi

Menurut Ima, rencana mengenai pengadaan tim ahli akan dianggarkan secara khusus oleh DPRD. Namun, lanjutnya, rencana itu akan dirundingkan terlebih dahulu bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

"Rencananya dianggarkan. Iya sesuai Mendagri kita kan rapat berikutnya akan undang Mendagri buat kalau ada diksusi atau takut ada bentrok dengan aturan yang di sana bisa langsung dibahas di tempat," paparnya.

Mengenai rencana itu, anggota DPRD Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Abdurrahman Suhaimi pun setuju. Salah satu yang menurutnya memerlukan bantuan tenaga ahli adalah untuk membahas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) senilai Rp90 triliun.

 Baca juga: Anak Haji Lulung Fokus Buka Lapangan Kerja di Jakarta

Lebih lanjut, Suhaimi menjelaskan kalau tenaga ahli tersebut harus memiliki kriteria ataupun latar belakang yang bisa membantu setiap anggota dewan untuk membahas lebih detail terkait APBD DKI.

"Itu membutuhkan tenaga ahli yang mensupport kami untuk membahas lebih detail. Kan background anggota dewan beda," ungkap Suhaimi.

"Tapi tetap harus ada kriteria. Bukan asal, bukan karena anaknya. Tapi harus ada kriteria yang bisa dipertanggungjawabkan. Misanya S1. Gitukan. Sehingga bisa support," tutupnya.

(wal)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini