nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Rencana Anies Izinkan Trotoar untuk PKL Ditolak Koalisi Pejalan Kaki

Fadel Prayoga, Jurnalis · Kamis 05 September 2019 09:36 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2019 09 05 338 2100876 rencana-anies-izinkan-trotoar-untuk-pkl-ditolak-koalisi-pejalan-kaki-EiCanZUWxp.jpg Ilustrasi PKL di trotoar Jakarta. (Foto: Dede Kurniawan/Okezone)

JAKARTA – Koalisi Pejalan Kaki menolak rencana Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan yang akan mengizinkan pedagang kaki lima (PKL) berkegiatan di atas trotoar. Hal itu dikarenakan bertentangan dengan aturan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Baca juga: Anies Akan Bagi Trotoar untuk PKL dan Pejalan Kaki 

Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan. (Foto: Okezone)

"Ketika ada kegiatan di atas trotoar itu, landasan hukumnya apa? Jangan sampai Kita melakukan itu ternyata melanggar aturan," kata Ketua Koalisi Pejalan Kaki Alfred Sitorus, Kamis (5/9/2019).

Mengenai rencana tersebut, Anies mengklaim ada banyak aturan yang memperbolehkan PKL berjualan di trotoar. Salah satunya adalah Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pedoman Perencanaan Penyediaan dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Jaringan Pejalan Kaki di Kawasan Perkotaan.

Baca juga: Izinkan Jualan di Trotoar, Anies Samakan PKL di Jakarta dengan New York 

Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan memeriksa trotoar di kawasan Jalan Sudirman. (Foto: Okezone/@DKIJakarta)

Alfred menerangkan, jika Anies mengacu pada Permen PUPR 3/2014 maka akan bertabrakan dengan aturan yang ada di UU 22/2009. Ia menyarankan Anies mengurungkan rencana tersebut.

"Satu aturan dengan aturan lain masih konflik. Jangan pakai suatu aturan di mana aturan lain enggak membolehkan," ungkap Alfred.

Menurut dia, solusi terbaik menata PKL yang ada di jalanan Ibu Kota adalah dengan memasukkan mereka ke gedung-gedung perkantoran.

Alfred menjelaskan, supaya hal itu berjalan efektif maka Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebaiknya membuat peraturan yang mewajibkan setiap gedung menampung para PKL.

"Caranya lewat syarat mengurus IMB gedung itu. Enggak perlu susah mikir, yang ngeluarin IMB gedung kan Pemprov, dia punya 'tangan besi' atas izin itu. Bekuin saja IMB kalau enggak mau menyisihkan ruang buat PKL. Enggak boleh diterusin IMB-nya," papar Alfred.

Baca juga: Jangan Lupa! Fungsi Trotoar untuk Pejalan Kaki, Bukan PKL 

PKL di trotoar jalanan Jakarta. (Foto: Fadel Prayoga/Okezone)

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini