nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Pemprov DKI Hapus Sanksi Piutang di 9 Jenis Pajak Daerah

Fadel Prayoga, Jurnalis · Senin 16 September 2019 21:01 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2019 09 16 338 2105592 pemprov-dki-hapus-sanksi-piutang-di-9-jenis-pajak-daerah-h8nFmL865d.jpg Kepala BPRD DKI Jakarta, Faisal Syafruddin (foto: Okezone.com/Fadel)

JAKARTA - Pemprov DKI Jakarta meluncurkan program keringanan dan penghapusan sanksi piutang 9 jenis pajak daerah di wilayah DKI Jakarta. Kebijakan baru ini dalam rangka peningkatan penerimaan daerah sekaligus mengentaskan tertib administrasi perpajakan.

Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta, Faisal Syafruddin menyebutkan, masyarakat wajib pajak yang selama ini cenderung menunda dalam pelaksanaan pajak diharapkan dapat mengikuti program yang akan dilaksanakan selama 106 hari sejak Senin, 16 September 2019 hingga Senin, 30 Desember 2019.

"Program keringanan pajak daerah ini kita bagi dua, yang pertama tentang keringanan pengurangan pokok pajak daerah untuk beberapa jenis pajak, terutama bea balik nama kendaraan bermotor (BBN-KB), pajak kendaraan bermotor (PKB), dan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (PBB P2). Selanjutnya kebijakan yang kedua yaitu pembebasan sanksi administasi pajak daerah, yang ini dilakukan terhadap 9 jenis pajak yang ada di provinsi DKI Jakarta," kata Faisal dalam konferensi pers di Balairung, Balai Kota Jakarta, Senin (16/9/2019).

 Baca juga: Pertengahan September 2019, Serapan APBD DKI Baru 47,6%

Keringanan piutang pokok pajak daerah untuk BBN-KB akan dikenakan pemotongan sebesar 50% untuk BBN-KB kedua dan seterusnya. Lalu, keringanan piutang pokok pajak daerah lainnya untuk PKB memiliki besaran berbeda, yaitu pemotongan sebesar 50% bagi penunggak pajak sebelum tahun 2002, dan 25% bagi penunggak pajak antara tahun 2013-2016.

"Terakhir, keringanan piutang pokok pajak daerah terhadap PBB P2 selama 2013-2016 akan dikenakan pemotongan sebesar 25%," ujarnya.

 Baca juga: Pemprov DKI Sumbang Dana ke Bekasi Bangun Park and Ride

Dengan demikian, wajib pajak yang menunggak pembayaran sejak 2017 tetap harus membayar penuh pokok pajaknya. Adapun penghapusan sanksi administrasi piutang 9 jenis pajak daerah meliputi pajak hotel, hiburan, parkir, air tanah, restoran, reklame, PBB-P2, PKB, dan BBN-KB yang berakhir di tahun 2018.

"Optimalisasi dari penerimaan pajak daerah ini, kami harapkan bisa menyumbang kurang lebih Rp600 miliar sebagai tambahan dari penerimaan pajak daerah di tahun 2019 ini," katanya.

Ia menuturkan, pada tahun 2020, BPRD DKI Jakarta akan melaksanakan penegakan hukum secara massif yang telah bekerja sama dengan Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya, KPK RI, Kejaksaan Tinggi, dan instansi-instansi lain yang mendukung pelaksanaan penagihan pajak daerah.

"Wajib pajak tidak menjadi penunggak pajak lagi, dan tahun depan kita tidak perlu lakukan law enforcement terhadap penunggak pajak yang tidak membayar pajaknya di tahun 2019 ini," kata dia.

Secara umum, target penerimaan pajak tahun 2019 sebesar Rp44,180 triliun berdasarkan APBD 2019. Selama tahun berjalan hingga 16 September 2019, realisasi pajak daerah sudah mencapai hampir Rp30 triliun.

Adapun angka realisasi pajak di tahun 2019 ini ternyata meningkat sebesar Rp3 triliun di periode yang sama jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, atau penerimaan pajak selama Januari - September 2019 meningkat sebesar Rp3 triliun dibandingkan Januari - September 2018.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini