nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Ojek Online Mangkal yang Bikin Kesal

Qur'anul Hidayat, Jurnalis · Selasa 24 September 2019 07:32 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2019 09 23 338 2108332 ojek-online-mangkal-yang-bikin-kesal-0J9uy1QMrF.jpg Pengemudi ojek online menunggu penumpang di pinggir jalan. (Foto: Okezone)

OJEK online telah jadi kebutuhan yang melekat bagi warga Ibu Kota. Kemudahan yang ditawarkannya tak dapat dipungkiri. Berbekal berbagai promo ‘bakar duit’ aplikator, pengguna bisa sampai ke tempat tujuan dengan harga lebih murah dari moda transportasi lain.

Di balik berbagai kemudahannya, ojek online menambah kemacetan di Jakarta. Tidak hanya di jalanan, tapi kemacetan yang ditimbulkan juga di tempat-tempat keramaian seperti stasiun dan pusat perbelanjaan.

Stasiun Tanah Abang misalnya, setiap jam berangkat dan pulang kerja, puluhan pengendara ojol berjejer di Jalan Jatibaru, Jakarta Pusat. Keberadaan mereka yang menunggu di pinggir jalan membuat arus lalu lintas terhambat.

Kemacetan lebih parah terjadi di sekitar Stasiun Palmerah, Jakarta Barat. Ukuran jalan yang tak terlalu lebar diperparah dengan tukang ojol yang ‘ngetem’ hingga setengah badan jalan.

Anies yang mengecek kondisi di sekitar Stasiun Palmerah bahkan menyebut biang kemacetan di sana adalah ojek online. "Saya temukan tadi pagi di Palmerah itu banyak sekali ojek parkir jalanan jadi macet," kata Anies, Selasa 18 September 2018.

Sondang, seorang warga menganggap kondisi di sekitar stasiun sangat semerawut. Dia merasa aktivitasnya terganggu akibat tukang ojol yang mangkal sembarangan.

Batas Tarif Bawah-Atas Ojek Online Bakal Berlaku per 1 Mei 2019

"Iya sih, serabutan banget, jadi ganggu untuk aktivitas," kata Sondang saat berkomentar untuk iNews TV.

Pengemudi ojek online bahkan baru-baru ini jadi sorotan karena memarkir kendaraannya berderet di sepanjang jalur khusus sepeda. Sementara pengemudi ojek online duduk berkumpul di trotoar jalan. Padahal jalur sepeda tersebut baru saja diresmikan oleh Anies Baswedan.

Langkah Hukum

Pemprov DKI bersama Ditlantas Polda Metro Jaya menggelar operasi Lingkar Badai untuk menertibkan ojek online yang kerap mangkal di badan jalan di kawasan stasiun, halte busway hingga pusat aktivitas lainnya yang memunculkan kemacetan.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo mengatakan, pengemudi ojek online terpantau mangkal setiap pagi dan sore hari, saat volume kendaraan meningkat.

"Di situ ada anggota kami yang melingkar, misalnya di Sudirman-Thamrin dan Merdeka Barat itu mereka mengatur ojol untuk tidak parkir di lokasi-lokasi tadi. Sehingga mereka akan didorong untuk keluar dari titik yang menyebabkan kemacetan," kata Syafrin di Balai Kota, Jakarta, Rabu 7 Agustus 2019.

Menurut dia, Dishub yang bekerjasama dengan Ditlantas Polda Metro Jaya juga telah melakukan penindakan hukum terhadap oknum ojol yang kerap membuat kemacetan. "Dua pola ini sudah kami lakukan karena penangangan jangka pendek dan mendesak," ujarnya.

Pihaknya juga akan berkolaborasi dengan perusahaan aplikator ojol untuk menyedikan lahan parkir saat menunggu para penumpangnya. Perusahaan aplikator, sambung dia, harus menyiapkan buffer zone (zona penyanggah) yang akan menjadi tempat "mangkal" para ojol agar tak parkir dan menguasai badan jalan.

Terkait penindakan terhadap pengendara ojol, Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya AKBP Muhammad Nasir mengakui pihaknya harus terlebih dahulu memberikan tindakan preventif, terutama di jam-jam sibuk.

Batas Tarif Bawah-Atas Ojek Online Bakal Berlaku per 1 Mei 2019

'Sebetulnya pada titik-titik krusial, pada jam-jam sibuk, pada peak hour itu sebetulnya ada tindakan lebih lunak, preventif, petugas berkoar-koar untuk tidak parkir di jalan atau tidak boleh menurunkan penumpang, misal di Stasiun Palmerah. Tapi memang pelanggaran itu tidak seperti tindak pidana umum. Bagi pengguna dan pengendara mengingatkan berulangkali, sampai kita melakukan tindakan tilang," ujarnya.

Shelter Belum Efektif sebagai Solusi

Pemerintah telah memberikan aturan yang jelas lewat Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor PM 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat.

Dalam pasal 8, pemenuhan aspek keteraturan paling sedikit harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

a. Pengemudi harus berhenti, parkir, menaikkan, dan menurunkan Penumpang di tempat yang aman dan tidak mengganggu kelancaran lalu lintas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

b. bagi penggunaan sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat dengan aplikasi berbasis teknologi informasi, shelter harus disediakan oleh Perusahaan Aplikasi seperti Go-Jek hingga Grab.

c. Perusahaan Aplikasi harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap mitra Pengemudi terkait kepatuhan dan keselamatan berlalu lintas.

Grab dan Go-Jek juga telah membangun puluhan shelter bagi mitranya di tempat-tempat keramaian. Contohnya saja shelter di stasiun MRT Lebak Bulus dan Depok Lama.

Namun ternyata shelter belum efektif mengatasi masalah ini. Pasalnya penjemputan penumpang masih banyak yang dilakukan di luar shelter.

Hendra, salah seorang pengendara ojol mengaku titik penjemputan sepenuhnya dari penumpang. "Kita tergantung dari penumpang pak, soalnya banyak penumpang yang minta jemput di sini (di luar shelter)," ujarnya.

Hal ini diakui oleh seorang pengguna ojol, Cindy. Menurutnya titik yang dipilih lebih efisien dibanding dengan shelter yang ada.

Pengamat transportasi, Budiyanto mengatakan memang harus ada langkah bersama, baik dari Dishub, kepolisian dan aplikator dalam mengatasi masalah ini. Kerjasama tiga pihak ini diharapkan bisa mengatasi persoalan ini.

“Tanggung jawab bersama, di dalam UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, setiap pemangku kepentingan yang bertanggungjawab terkait masalah lalu lintas. Ini memang harus ada upaya paralel,” ucapnya.

1
3

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini