KJP Plus Para Pelajar Anarkis saat Demo di DPR Terancam Dicabut

Fadel Prayoga, Okezone · Selasa 01 Oktober 2019 16:27 WIB
https: img.okezone.com content 2019 10 01 338 2111564 kjp-plus-para-pelajar-anarkis-saat-demo-di-dpr-terancam-dicabut-RwQonNAtEP.jpg Ilustrasi demonstrasi di sekitar Gedung DPR (Foto: Okezone)

JAKARTA - Dinas Pendidikan DKI Jakarta akan mencabut Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus yang diterima para siswa jika nantinya mereka terbukti terlibat melakukan tindakan kriminal saat aksi unjuk rasa yang berujung rusuh di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, kemarin.

Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Ratiyono mengaku tak mempermasalahkan mereka melakukan demonstrasi. Namun, setiap penyampaian pendapat tetap harus menaati peraturan yang ada, yaitu dilarang merusak fasilitas umum dan melempari petugas kepolisian dengan batu.

"Kalau dia kriminal bisa pemberhentian KJP Plus," kata Ratiyono di Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa (1/10/2019).

Kadisdik DKI Ratiyono

Ratiyono menjelaskan, pencabutan itu sesuai dengan Peraturan Gubernur nomor 4 tahun 2018 tentang Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus. Pada Pasal 32 terdapat 23 butir larangan yang berujung pada sanksi pencabutan KJP Plus.

Tak hanya mendapat pencabutan KJP Plus, mereka juga akan berususan dengan penegak hukum karena mereka telah melakukan tindakan kriminal saat aksi unjuk rasa tersebut.

"Bertindak anarkis, merusak, membakar, menyakiti, melukai itu pasti kriminal. Jadi siapa yang melakukan tindakan itu, dia pasti berhadapan dengan hukum melalui aparat penegak hukum," ujarnya.

Menurut dia, aksi unjuk rasa yang dilakukan para pelajar itu awalnya berlangsung secara tertib dan sesuai dengan aturan. Namun, kerusuhan terjadi lantaran ada provokator yang menyelinap di antara mereka.

"Tapi ketika ada satu provokator ngelempar batu ke Polisi yang jaga beringas dia. Itu lah bahaya massa ketika ada provokator kasihan yang tadinya aksi damai," ujarnya.

Baca Juga : Disdik DKI Data Pelajar yang Ditangkap saat Demo Ricuh di DPR

Saat ini, Ratiyono mengaku sedang berkordinasi dengan jajaran Polda Metro Jaya untuk mendata jumlah pelajar asal Ibu Kota yang terlibat di dalam aksi demonstrasi yang berujung ricuh di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, kemarin.

"Setelah setiap kejadian ketika ada informasi ada yang di Polda, pasti kami utus pejabat yang merapat ke Dirkrimum untuk minta data. Nanti data itu dikroscek dari SMA/SMK mana," kata Ratiyono.

(aky)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini