nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Intimidasi Wartawan, Pimpinan DPRD Depok Akui Buta UU Pers

Wahyu Muntinanto, Jurnalis · Selasa 01 Oktober 2019 17:19 WIB
https: img.okeinfo.net content 2019 10 01 338 2111600 intimidasi-wartawan-pimpinan-dprd-depok-akui-buta-uu-pers-H6RSS57mdw.jpg DPRD Depok (Foto: Wahyu M)

Selain Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Wakil Ketua DPRD interupsi itu datang dari Fraksi Golkar Tajudin Tabri turut serta mengajukan interupsi. Dia meminta agar wartawan yang mewawancari Sekwan harus dihadirkan dalam rapat paripurna.

"Wartawan yang mewawancarai pak sekwan harus hadir. Jadi kalau wartawannya enggak ada percuma. Karena pak sekwan dah bicara. Memang yang pertama memunculkan berita ini saya. Paling keberatan dengan pernyataan pak sekwan. Tiap hari saya masuk. Catet nih," cetusnya dengan tegas.

Diketahui, DPRD Kota Depok masa jabatan 2019-2024 belum melaksanakan aktivitas sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di Kota Depok. Sejak dilantik 3 September 2019 hingga sekarang tak satu pun dari mereka terlihat di gedung wakil rakyat. Ruangan yang diperuntukkan bagi 50 DPRD, terlihat kosong karena tak terisi para wakil rakyat.

Padahal, sesuai Peraturan Pemerintah atau PP Nomor:12 Tahun 2018, DPRD wajib melaksanakan kegiatan sehari setelah pelantikan.

Sekretaris Dewan DPRD Kota Depok Zamrowi mengakui jika 50 DPRD yang baru dilantik tertanggal 3 September 2019 tersebut belum melaksanakan aktivitasnya.

"DPRD baru belum melaksanakan kegiatan. Hal itu karena belum terbentuknya alat kelengkapan Dewan," kata Zamrowi ketika di konfirmasi di Gedung DPRD Kota Depok, Selasa 24 September 2019.

(Ari)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini