nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Anomali DPRD Bekasi, Golkar Tak Dapat Jatah Pimpinan Meski Raih 3 Besar Suara

Wijayakusuma, Jurnalis · Sabtu 05 Oktober 2019 15:31 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2019 10 05 338 2113286 anomali-dprd-bekasi-golkar-tak-dapat-jatah-pimpinan-meski-raih-3-besar-suara-vOqcHj3vvu.jpg Ilustrasi

BEKASI - Rapat penetapan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPRD Kota Bekasi diwarnai aksi walk out Fraksi Golkar. Pasalnya, Fraksi Golkar tak mendapat jatah pimpinan ketua komisi meski tercatat sebagai partai dengan suara terbanyak ketiga pada Pemilu 2019 lalu.

Komposisi AKD DPRD Kota Bekasi sendiri didominasi Fraksi PDIP, PKS, PAN, Demokrat dan Gerindra. Padahal sebelumnya telah terjadi kesepakatan antar fraksi, di mana Fraksi Golkar akan memegang posisi ketua komisi III. Tak ayal Fraksi Golkar menuding adanya persekongkolan antar partai yang mendapat jatah pimpinan komisi.

"Ini tidak baik, tidak sesuai kesepakatan awal. Ada persekongkolan jahat antar semua fraksi. Padahal kami sudah memploting dan mengakomodir aspirasi fraksi. Berarti mereka ini pengkhianatan dari konteks politik," kata anggota Komisi III Fraksi Golkar, Sholihin, Jumat (4/10/2019).

Ilustrasi

Menurutnya, penetapan AKD tidak proporsional dalam hal pembagian jatah pimpinan komisi. PPP yang memilih bergabung dengan Fraksi Golkar, pun nyatanya tak cukup andil untuk meraih pucuk pimpinan tersebut.

"Kita komitmen secara proporsional agar ada keseimbangan dan tidak ada ketersinggungan di DPRD, agar terus stabil untuk mengawal kebijakan ke depannya. Ini namanya ada manuver politik oleh lima fraksi lainnya," ujar politisi PPP itu.

Terpisah, pengamat politik Universitas Islam 45 (UNISMA) Bekasi, Harun al-Rasyid, menuturkan keberhasilan dalam komunikasi politik, tidak melulu ditentukan oleh jumlah kursi yang dimiliki, tetapi juga oleh elite relationship.

Ilustrasi

"Ya tentunya sangat disayangkan, karena hasil Pileg tidak menghasilkan mayoritas. Karena itu, lobi politik menjadi sangat penting. Kondisi ini pun menunjukkan ketidaksiapan kader second line (Golkar)," ujarnya.

Harun mengakui kondisi demikian bukanlah sebuah hal yang lumrah di kancah perpolitikan. Terlebih mengingat raihan suara Partai Golkar masuk tiga besar, yang semestinya mampu menduduki minimal satu kursi pimpinan AKD.

"Tapi sekali lagi, keputusan politik tidak berkorelasi signifikan dengan berapa banyak suara yang dimiliki. Politik adalah seni berkomunikasi yang akan menentukan hasil akhir," paparnya.

"Ketika seseorang terjun menjadi politisi, maka harus siap juga menghadapi permainanan yang dilakukan para pihak. Ini sekaligus membuktikan adigium tidak ada lawan abadi, yang ada hanyalah kepentingan jangka pendek. Begitu pula pertemanan kuat dalam politik, lebih banyak ditentukan seberapa kuat kepentingannya," jelas Harun.

Ia pun menyarankan agar Fraksi Golkar legowo dan mulai fokus pada pembuktian kinerja sebagai wakil rakyat, kepada masyarakat Kota Bekasi.

"Lebih fokus bagaimana menyerap aspirasi publik dan membuktikannya dengan menghasilkan kebijakan yang menyentuh kepentingan publik," tandasnya.

Sekedar diketahui, kegagalan Fraksi Golkar memperoleh pucuk pimpinan komisi DPRD Kota Bekasi, diisyaratkan sejumlah pihak sebagai bentuk kerenggangan antara Walikota Bekasi yang notabene berasal dari Golkar, dengan Wakil Walikota Bekasi yang kini sudah berpindah haluan ke PDIP. Penetapan AKD pun disebut-sebut sebagai penyeimbang antara legislatif dan eksekutif, yang mana eksekutif kabarnya diisi oleh orang-orang kepercayaan Walikota Bekasi.

Dan berikut nama-nama pimpinan AKD DPRD Kota Bekasi:

Komisi I

Ketua : Abdul Rozak (F-Demokrat)

Wakil Ketua : Aminah (F-PAN)

Sekretaris : Saiful Daulah (F-PKS)

Komisi II

Ketua : Arief Rahman Hakim (F-PDIP)

Wakil Ketua : Sodikin (F-Demokrat)

Sekretaris : Aliuddin (F-PKS)

Komisi III

Ketua : Abdul Muin Hafidz (F-PAN)

Wakil Ketua : Puspa Yani (F-Gerindra)

Sekretaris : Nuryadi Darmawan (F-PDIP)

Komisi IV

Ketua : Sardi Efendy (F-PKS)

Wakil Ketua : Rudy Heriyansah (F-PDIP)

Sekretaris : Evi Mafriningsianti (F-PAN)

Bapem Perda

Ketua : Nicodemus Godjang (F-PDIP)

Wakil Ketua : Heri Purnomo (F-PKS)

Badan Kehormatan DPRD

Ketua : Lilis (F-PKS)

Wakil Ketua : Aminah (F-PAN)

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini