nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Dugaan Pungli di SMPN 4 Tangsel, Ombudsman: Bisa Dipidana!

Fahreza Rizky, Jurnalis · Kamis 10 Oktober 2019 07:32 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2019 10 10 338 2115029 dugaan-pungli-di-smpn-4-tangsel-ombudsman-bisa-dipidana-WKDj826M5n.jpg Anggota Ombudsman RI, Prof Adrianus Meliala (Foto: Okezone)

JAKARTA - Ombudsman RI (ORI) menyoroti adanya dugaan pungutan liar (pungli) di SMPN 4 Kota Tangerang Selatan (Tangsel). Di sekolah tersebut para wali murid diduga mesti menyetor lunas 'uang donasi.' Bila tidak, maka ijazah siswa terancam ditahan.

Anggota Ombudsman RI, Adrianus Meliala menilai tidakan pungli tersebut tidak benar. Menurutnya peristiwa maladministrasi itu mesti dihentikan sebelum mengarah kepada tindak pidana.

"Tidak benar. Itu maladministrasi yang harus dihentikan. Apabila diteruskan, akan menjadi pidana nantinya," kata Adrianus saat dikonfirmasi Okezone, Kamis (10/9/2019).

Namun demikian, Adrianus mengatakan kasus ini perlu diklarifikasi terlebih dahulu sebelum dilakukan suatu tindakan. Jika ada pihak yang mengadukan hal tersebut ke Ombudsman, maka pihaknya akan langsung memeriksa.

"Namun sebelum sampai pada suatu tindakan, kasus perlu diklarifikasi. Apa benar terjadi situasi yang demikian. Perlu dicek dulu apakah ada yang mengadu atau tidak. Jika ada yang mengadu, bisa langsung kami periksa," tuturnya.

Adrianus mengingatkan, pihak sekolah untuk tidak coba-coba melakukan tindakan maladministrasi. Sebab, tindakan tersebut nantinya pasti bocor dan ketahuan. Sedangkan bagi orangtua siswa diimbau untuk segera melapor ke Ombudsman terkait dugaan pungli tersebut.

"Untuk sekolah jangan coba-coba melakukan mal karena pasti bocor dan ketahuan. Untuk orangtua jangan ragu-ragu menyuarakan kebenaran karena ada Ombudsman, atau pihak lain, akan membantu," terang dia.

Ilustrasi Pungli

Praktik pungli di lingkungan SMPN 4 Tangsel mulai tersingkap karena sejumlah wali murid geram atas ancaman penahanan ijazah anaknya bila tidak membayar lunas uang donasi yang katanya sukarela.

Salah satu wali murid berinisial T, menyebutkan adanya istilah uang donasi yang dibebankan kepada siswa yang masuk program Cerdas Istimewa dan Bakat Istimewa (CIBI). Di mana jumlahnya variatif, mulai dari Rp1 juta, Rp5 juta, hingga Rp7 jutaan.

Setelah membayar uang donasi, rupanya banyak pungutan-pungutan lain yang ditarik dari para siswa. Misalnya uang kesejahteraan perbulan Rp300 ribu, uang perpustakaan Rp50 ribu per bulan, uang komputer Rp50 ribu per bulan, dan uang kas Rp5 ribu yang ditarik per minggu.

Para wali murid mulanya tak terlalu mempersoalkan pungli di lingkungan sekolah. Namun wali murid mulai geram ketika mereka diwajibkan membayar luas uang donasi tersebut saat kelulusan anaknya.

Pengakuan para wali murid ini dibantah pihak SMPN 4 Tangsel lewat juru bicaranya. Sementara itu, sang kepala sekolah tak kelihatan 'batang hidungnya' saat Okezone mencoba mengonfirmasi kasus ini.

"Enggak benar itu ijazah ditahan, enggak ada penahanan ijazah. Jadi kalau untuk uang donasi itu sifatnya sesuai kemampuan saja, mampunya berapapun ya enggak apa-apa," terang Humas SMPN 4 Tangsel, Aris Munandar.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini