nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Kasak-kusuk Menguak Dugaan Pungli SMPN 4 Tangsel

Hambali, Jurnalis · Senin 14 Oktober 2019 22:00 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2019 10 14 338 2116895 kasak-kusuk-menguak-dugaan-pungli-smpn-4-tangsel-vBOG0k2v6y.jpg SMPN 4 Tangsel (Foto: Hambali)

TANGSEL - Praktik Pungutan liar (Pungli) yang ada di lingkungan SMPN 4 diungkap beberapa wali murid. Meski terkesan berhati-hati, mereka satu per satu menyampaikan kesaksian soal Pungli yang dikemas rapih di sekolah.

Para wali murid menyebut istilah uang donasi yang kisarannya berbeda-beda, dari Rp1 juta, Rp3 juta, Rp5 juta dan Rp7 juta. Lalu di luar itu, ada pula istilah uang kesejahteraan Rp300 ribu, uang komputer Rp50 ribu per bulan, uang perpustakaan Rp50 ribu per bulan, dan uang kas Rp5 ribu per minggu.

Ilustrasi 

Pungutan-pungutan itu ditarik melalui berbagai alasan, uang donasi misalnya diminta dari orangtua siswa yang anaknya dinyatakan lolos masuk SMPN 4. Nantinya, uang donasi diperuntukkan membiayai kebutuhan sekolah.

Baca Juga: Sempat Sebut Hoaks, Pemkot Tangsel Klarifikasi Surat Edaran Bergamis Hitam 

Kemudian pungutan lainnya ditarik dan dikemas atas nama komite, walaupun kebanyakan wali murid merasa tak dilibatkan dalam rapat pengambilan keputusan. Pungli itu berjalan bertahun-tahun lamanya, tanpa ada yang berani memprotes.

Pungli di SMPN 4 sangat menampar wajah pendidikan di Kota Tangsel. Betapa tidak, sekolah itu menyandang status sekolah berstandar internasional. Banyak siswa-siswi berprestasi di dalamnya. Belum lagi dilihat dari sejumlah plakat maupun piala penghargaan yang dipampang dalam lemari besar di muka sekolah.

Namun siapa sangka, di balik segudang prestasi dengan sistem belajar-mengajar yang ketat, didapati praktik Pungli di dalamnya. Bahkan terakhir, ijazah para siswa sempat tertahan akibat belum melunasi tunggakan uang Pungli yang diminta.

Saat dikonfirmasi hal ini, pihak SMPN 4 berdalih. Jika pungutan-pungutan itu diambil lantaran minimnya dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang diterima. Namun begitu dicek, fakta menyebutkan bahwa dana BOSNas (Nasional) atau pun BOSDa (Daerah) yang dianggarkan sangat besar, yakni lebih dari Rp1,6 miliar untuk tahun 2019.

Baca Juga: Terima Dana BOS Rp1,6 Miliar Pertahun, Mengapa SMPN 4 Tangsel Masih Tarik Pungli?

Wakil Koordinator Tangerang Public Transparency Watch (Truth), Jufry Nugroho, menjelaskan, jika persoalan penahanan ijazah merupakan hilir dari praktik Pungli di lingkungan sekolah yang tidak berkesudahan. Parahnya, kata dia, kali ini terungkap di SMPN 4 yang merupakan sekolah berprestasi.

"Tentu hal ini harus diselesaikan. Namun sampai pada akhirnya terjadi lagi di SMPN 4. Harapannya adalah para stakeholder mengambil kebijakan untuk memutus mata rantai pungli ini," katanya kepada Okezone.

Dia menduga kuat, jika sebenarnya praktik serupa diterapkan pula diberbagai sekolah lain. Hanya saja, sangat jarang wali murid ataupun siswa yang berani mengungkap atau melapor, karena bisa berimbas balik pada munculnya tekanan dari pihak sekolah.

"Dalam data kami belum ada yang melaporkan, namun saya berkeyakinan bahwa banyak di luar sana kejadian serupa seperti di SMPN 4. Namun, tidak adanya perlindungan hukum, membuat masyarakat engan melapor, mereka berfikir justru nanti akan bernasib sama seperti kasus Rumini, disudutkan dan di intimindasi," ujarnya.

Pemkot Tangsel, melalui Inspektorat menjanjikan akan segera memanggil Kepala Sekolah SMPN 4 Rita Juwita dan wali murid. Namun banyak yang meragukan independensinya, lantaran dalam hal kasus Pungli yang dilaporkan Guru Rumini saja sampai saat ini mengendap tanpa kejelasan.

"Kita tidak melihat komitmen itu dari Pemkot dan jajarannya. Kasus guru Rumini mengambang begitu saja, lalu apakah Inspektorat berani memeriksa Kepsek SMPN 4 ?. Kita berharap, pengawasan publik secara luas bisa mendorong kasus pungli terungkap tuntas," tegas Jufry.

Saat dikonfirmasi, Kepala Inspektorat Kota Tangsel, Uus Kusnadi, menjelaskan, bahwa pemeriksaan kepada Kepsek SMPN 4 akan segera dilakukan. Dia memastikan, dugaan Pungli yang berujung pada penahanan ijazah siswa diselidiki secara objektif.

"Proses ya, ada pengaduan-pengaduan donasi, sekarang sedang dalam proses. Pengakuan sepihak menyatakan tidak ada penahanan ijazah, tapi kan kita tidak bisa percaya begitu saja. Maka kita akan panggil kepala sekolah, dan pihak-pihak lain, seperti orang tua, komite dan lainnya. Sekarang masih tahap pemeriksaan itu," ujar Uus ditemui di Puspemkot Tangsel.

1
3

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini