Dugaan Pungli Kian Merebak, Kini Giliran SDN Paku Jaya 02 Tangsel

Hambali, Okezone · Sabtu 26 Oktober 2019 01:07 WIB
https: img.okezone.com content 2019 10 25 338 2121930 dugaan-pungli-kian-merebak-kini-giliran-sdn-paku-jaya-02-tangsel-sTeQzmzQu9.jpg Dugaan Pungli di SDN Paku Jaya 02, Serpong Utara, Tangerang Selatan (foto: Okezone/Hambali)

TANGERANG SELATAN - Seolah tak ada habisnya, kata pungutan liar (pungli) terus merebak di berbagai sekolah negeri Kota Tangerang Selatan (Tangsel). Kali ini, wali murid mengungkapnya di SDN Paku Jaya 02, Serpong Utara.

Wali murid berinisial BTL (41) mengatakan, cukup resah dengan beragam pungutan yang dikutip pihak sekolah. Di antaranya untuk uang les Rp60 ribu perbulan, uang foto Rp50 ribu, uang buku try out Rp60 ribu, hingga uang wajib studi tour berkisar antara Rp800 ribu hingga Rp1 jutaan bagi siswa kelas VI.

Baca Juga: Dugaan Pungli di SMPN 4 Tangsel, Wali Murid Disarankan Lapor Ombudsman 

"Pungutannya banyak, dan enggak resmi jadi enggak pakai kuitansi segala macam. Buat yang bulanan saja kita orang tua pusing, uang les, uang buku try out, uang foto, dan terakhir ini wajib uang studi tour mau yang ikut atau enggak ikut wajib bayar. Ini nambah beban kita sebagai orang tua," kata dia kepada Okezone, Jumat (25/10/2019).

SDN Paku Jaya 02, Serpong Utara, Tangsel (foto: Okezone/Hambali)	 

Hal senada disampaikan wali murid lainnya, berinisial J. Menurut dia, praktik pungutan liar di SDN Paku Jaya 02 telah berlangsung turun-temurun sejak lama. Tak ada yang berani memprotes, lantaran mereka khawatir terhadap keberlangsungan belajar putra-putrinya di sekolah.

"Ya pungutan begini sudah sering, ada komite tapi kan kita nggak diajak memutuskan ini. Kita bingung mau mengadu ke mana, nggak mungkin kita protes ke sekolah karena anak kita masih belajar di sini. Jadinya ya seperti ini, kita hanya berani bicara di belakang. Mudah-mudahan dari dinas maupun Wali Kota bisa ambil tindakan ke bawah," ujarnya ditemui di lokasi terpisah.

Beberapa wali murid menyebutkan, jika pungutan terlihat dipaksakan pihak sekolah. Bahkan dikatakan, tak adanya bukti pembayaran yang diterima menguatkan dugaan bahwa pungutan itu ilegal. Jika demikian, SDN Paku Jaya 02 adalah sekolah kesekian yang masih menerapkan praktik Pungli.

Saat dikonfirmasi langsung mengenai dugaan Pungli itu, pihak sekolah tak berani memberikan penjelasan. Disebabkan, Kepala Sekolah maupun wakilnya sedang tak ada di tempat. Namun akhirnya, seorang perwakilan guru menemui sambil berucap singkat.

"Kalau pungutan itu saya nggak tahu, nanti nunggu Pak Kepsek saja ya, paling sekitar 7 harian lagi karena sedang ada kegiatan di luar," tutur Sajoli singkat, perwakilan guru SDN Paku Jaya 02 kepada Okezone.

Praktik Pungli ini diduga kuat terjadi hampir di semua sekolah negeri di Kota Tangsel. Modus yang digunakan pun bermacam-macam, bahkan untuk meredam agar isu itu tak ramai di pemberitaan, ada beberapa oknum sekolah yang berupaya memberikan amplop tebal kepada wartawan.

Wakil Koordinator Tangerang Public Transparency Watch (TRUTH), Jufry Nugroho, membeberkan, jika persoalan Pungli di sekolah semakan makin mengila. Hal itu dianggapnya sebagai bukti bahwa Pemkot Tangsel gagal memberantas praktek tersebut.

"Rendahnya komitmen memberantas pungli membuat masyarakat pesimis, apa lagi pungli di sektor pendidikan SD dan SMP. Kasus guru honorer Rumini seolah angin lalu bagi Dinas Pendidikan, Inspektorat, bahkan Wali Kota Airin sekalipun. Kasus tersebut ditangani Polres Tangsel namun sampai sekarang tidak ada kelanjutannya," tegas Jufry dikonfirmasi terpisah.

Baca Juga: Laporan Guru Rumini soal Pungli Terbukti, Sekolah dan Disdikbud Tangsel Dinilai Lalai 

SDN Paku Jaya 02, Serpong Utara, Tangsel (foto: Okezone/Hambali)

Menurut Jufry, dugaan Pungli di SDN Paku Jaya 02 menjadi bukti pula bahwa tak ada upaya preventif terhadap praktik itu. Menyikapinya, TRUTH mendesak agar Gubernur Banten Wahidin Halim turun tangan mendorong Wali Kota Airin menuntaskan persoalan Pungli di lingkup pendidikan.

"Kami sebagai masyarakat, mendesak Kepada Gubernur Banten agar memberikan sangsi kepada Wali Kota dan wakilnya. Juga kepada Kapolda Metro jaya untuk mencopot Kapolres Tangsel karena tak tuntas menyelesaikan kasus pungli yang sudah di laporkan masyarakat," tandasnya.

Sementara itu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Kota Tangsel terus bungkam jika ditanyakan kasus Pungli di lingkungan sekolah. Kepala Dinas, hingga Kepala Bidang terkait menutup akses bagi siapapun yang menginginkan transparansi proses pengungkapan pungli.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini