nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Tak Terintegrasi BPJS, KS NIK Bertentangan dengan Ketentuan Mendagri?

Wijayakusuma, Jurnalis · Sabtu 26 Oktober 2019 04:31 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2019 10 26 338 2121953 tak-terintegrasi-bpjs-ks-nik-bertentangan-dengan-ketentuan-mendagri-Tle9Uw3cQa.jpg Ilustrasi Bekasi (foto: Ist)

BEKASI - Polemik Kartu Sehat berbasis Nomor Induk Kependudukan (KS NIK) milik Pemkot Bekasi masih berlanjut. KS yang tidak terintegrasi dengan BPJS, dianggap bertentangan dengan surat edaran Mendagri Nomor 440/3890/SJ, yang berisi perintah agar semua daerah mendukung program strategis nasional dalam bidang kesehatan.

Salah satu bentuk dukungan yaitu dengan mengintegrasikan Jamkesda ke BPJS. Dalam hal ini KS yang merupakan Jamkesda justru berdikari sendiri dan tidak terintegrasi dengan BPJS. Hal ini lantas menimbulkan pertanyaan besar, bilamana kebijakan KS yang terikat oleh Perda, dicabut karena sudah berbenturan dengan program strategis nasional?

Baca Juga: Program Kartu Sehat Bekasi Nunggak Rp200 Miliar, DPRD: APBD-P Over Budgeting 

Menanggapi hal tersebut,Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat Universitas Islam 45 (UNISMA) Bekasi, Harun Al-Rasyid, justru menilai kebijakan KS tidak bertentangan dengan surat edaran Mendagri, karena bertujuan untuk memberikan pelayanan kesehatan terbaik sebagaimana yang diinginkan masyarakat.

"Saya kira tidak (melanggar), karena tugas utama pemerintah di level manapun adalah memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Masyarakat gak peduli apakah mau dintegrasikan atau tidak, yang penting masyarakat memperoleh pelayanan sebaik yang pernah diberikan oleh KS," kata Harun kepada Okezone, Jumat (25/10/2019).

Ilustrasi (foto: Shutterstock) 

Menurutnya, program KS sejauh ini sudah sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat khususnya kalangan bawah dalam memperoleh pelayanan kesehatan terbaik. Proses yang mudah dan 100 persen gratis, dianggap sebagai kelebihan dari KS yang tak dimiliki BPJS.

"Saya juga pernah menggunakan KS ke dokter spesialis. Dan kesan saya proses pemanfaatannya jauh lebih baik dari jenis pelayanan lainnya, seperti BPJS. Dengan KS warga merasa dimuliakan dengan proses yang tidak berbelit belit," ujarnya.

Di sisi lain, penyelenggaraan KS yang disebut-sebut menyedot keuangan daerah hingga mengalami defisit, diakui Harun merupakan sebuah resiko dalam upaya pemerintah daerah memberikan pelayanan terbaik bagi warganya. Karenanya ia berharap program KS akan terus berlanjut, karena sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Defisit anggaran menurutnya tak lantas menjadi alasan untuk kebijakan ini kemudian dicabut.

"Sekarang solusinya adalah bagaimana manajemen anggaran yang efesien tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada warga. Yang perlu dilakukan adalah menyisir anggaran yang tidak berhubungan langsung dengan masyarakat dan dialihkan ke KS," paparnya.

"Karena kalau Perda terkait KS dicabut, justru yang dirugikan adalah masyarakat sendiri, kehilangan program kesehatan sebaik KS. Bahwa ada masalah defisit anggaran, itu adalah tugasnya Pemkot dan DPRD untuk mencari solusi. Jangan kemudian yang dicabut pelayanan KS nya. Janganlah masyarakat dijadikan sebagai alasan karena polemik politik," tegasnya.

Sementara M Iqbal Anas Ma'ruf, Kepala Humas BPJS Kesehatan masih enggan menanggapi lebih lanjut terkait hal ini. Namun pihak BPJS mengklaim telah melakukan advokasi dan menjelaskan secara detail terkait program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) kepada pemerintah.

"Karena payung regulasinya juga sudah ada dan memiliki tafsir yang sama, karena pemda lain justru sudah mengintegrasikan program Jamkesdanya dalam skema JKN," katanya.

Namun untuk Pemkot Bekasi, kata dia, lebih memilih menyelenggarakan sendiri program Jamkesda melalui kebijakan KS yang sudah dimulai sejak 2017 lalu. Pihak BPJS sendiri disebut memiliki wewenang untuk melaporkan masalah yang menyangkut JKN tersebut kepada pemerintah pusat.

"BPJS Kesehatan kan memiliki kewajiban melaporkan ke DJSN dan pemerintah terkait penyelenggaraan program JKN-KIS," tandasnya.

Terpisah, Ketua Komisi IV DPRD Kota Bekasi dari Fraksi PKS, Sardi Effendi mengatakan pihaknya akan terus mengawasi penyelenggaraan KS agar masyarakat terlayani dengan baik dan tidak mendapat penolakan pihak rumah sakit, seperti beberapa kasus yang terjadi sebelumnya.

"Kita pastikan agar masyarakat tetap terlayani, tidak ada yang ditolak atau dipersulit saat berobat, bahkan memerlukan tindakan medis di RSUD yang merupakan Badan Layanan Umum Daerah. Dan RS swasta yang sudah MoU dengan Pemda, jangan persulit warga yang pakai KS untuk berobat," imbuhnya.

Baca Juga: Kartu Sehat Pemkot Bekasi Nunggak Rp200 Miliar, Sejumlah Masyarakat Ditolak Masuk RS 

Menurutnya, program KS akan terus berlanjut karena dinilai efektif memberikan fasilitas kesehatan kepada masyarakat yang kesulitan biaya pengobatan. Dan mengenai anggaran KS di tahun 2020, Sardi mengaku sedang dalam pembahasan di legislatif.

"Pemkot Bekasi di KUAPPAS 2020 telah menganggarkan hampir Rp350 miliar yang saat ini sedang dibahas oleh TAPD Kota Bekasi dengan DPRD. Bappeda perlu menyiapkan kajian pendukung KUAPPAS terkait anggaran KS tersebut. Tunggakan yang ada saya kira pemkot mampu untuk membayarnya, karena PAD Kota Bekasi saat ini hampir Rp3 triliun, masa enggak bisa bayar," tutupnya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini