KUA-PPAS Tak Transparan, Mendagri Diminta Beri Anies Kartu Kuning

Sarah Hutagaol, Okezone · Senin 28 Oktober 2019 23:30 WIB
https: img.okezone.com content 2019 10 28 338 2122864 kua-ppas-tak-transparan-mendagri-diminta-beri-anies-kartu-kuning-T0EVvqf2RM.jpg Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (Foto: Okezone)

JAKARTA - Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian untuk memberikan peringatan kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Hal tersebut lantaran dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) sebagai dasar APBD 2020 belum juga diunggah pada laman apbd.jakarta.go.id.

"PSI DKI Jakarta meminta Pak Mendagri, Pak Tito karnavian agar segera memberikan kartu kuning kepada gubernur Anies Baswedan," kata Juru Bicara PSI Rian Ernest di ruang rapat Fraksi PSI DPRD DKI, Jakarta Pusat, Senin (28/10/2019).

Baca Juga: Transparansi KUA-PPAS APBD DKI 2020 Disorot, Anies: Itu Penggiringan Opini 

Rian menambahkan, pihaknya sudah pernah bersurat secara formal ke eksekutif sejak awal Agustus 2019 lalu untuk meminta data rinci komponen KUA-PPAS 2020. Namun, hingga kini belum juga diberikan Pemprov DKI.

 Anies

Rian pun menyimpulkan kalau Anies tidak bekerja secara transparan terkait uang rakyat Jakarta. "Kami sebagai mitra kerja dari Gubernur Anies Baswedan itu mengetahui banyaknya hal yang aneh soal anggaran ini (KUA-PPAS) dari media masa," ujarnya.

Ditambah lagi, kata Rian, tenggat waktu pembahasan KUA-PPAS sebagai dasar APBD 2020 hanya tinggal 1 bulan atau batas waktu hingga 30 November dari Kemendagri.

"Di saat kita tau idealnya untuk membahas ini bisa 3 sampai 4 bulan," tutup Rian.

Baca Juga: Anies: Stasiun MRT dan Halte Bus Akan Disediakan Parkir Sepeda

(Ari)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini