nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Fraksi Golkar DPRD DKI: Kerja TGUPP Perlu Diawasi dan Dievaluasi

Harits Tryan Akhmad, Jurnalis · Kamis 31 Oktober 2019 08:02 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2019 10 31 338 2123906 fraksi-golkar-dprd-dki-kerja-tgupp-perlu-diawasi-dan-dievaluasi-pDticYY2Wm.jpg Jajaran anggota Fraksi Partai Golkar DPRD DKI Jakarta (Foto: Okezone/Sarah)

JAKARTA - Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD DKI Jakarta, Basri Baco sepakat dengan pernyataan mantan Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat, yang menilai kinerja Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) perlu dievaluasi.

"Nah semua siapapun harus ada pengawasnya. DPRD ada pengawas, gubernur ada pengawasnya, TGUPP siapa yang mengawasi? Nah, menilainya gimana kan itu enggak fair juga dong," kata Basri kepada Okezone di Jakarta, Kamis (31/10/2019).

Basri berujar, TGUPP mendapatkan gaji dari APBD DKI Jakarta. Karena itu, dia menilai perlu adanya pengawasan terhadap tim tersebut.

"Dia (TGUPP) juga dapat anggaran dari APBD. Jadi, harus bisa diawasi, evaluasi mengenai kerjanya," tuturnya.

Terkait siapa yang bakal mengawasi kinerja dari TGUPP, Basri menilai bisa saja hal itu dilakukan oleh DPRD. Hanya saja melalui tim yang dibentuk khusus untuk mengawasi.

"Bisa saja (diawasi DPRD-red). Kita minta siapa saja yang mengawasi TGUPP ini, di mana fungsinya membantu masysrakat, bisa enggak dewan mengusulkan sesuatu ke TGUPP atau itu hanya kamuflase dari timses. Atau itu hanya tampungan utang budi kan bisa saja begitu," tandasnya.

Diwartakan sebelumnya, mantan Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat menilai kinerja Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) perlu dievaluasi. Sebab, anggaran yang digelontorkan dari APBD DKI untuk gaji mereka terbilang cukup fantastis. Kata dia, dengan adanya evaluasi itu akan membuat kerja mereka diketahui oleh masyarakat Ibu Kota.

Seperti diketahui, pada tahun 2019 dana untuk gaji anggota TGUPP yang berjumlah 67 orang itu mencapai Rp18,99 miliar. Lalu rencananya pada 2020 akan mengalami kenaikan sekira Rp2 miliar, sehingga anggarannya membengkak jadi Rp21 miliar.

“Oleh sebab itu, dievaluasi saja. Kan bisa dievaluasi kinerjanya setelah 2 tahun bekerja. Evaluasi kan bisa di DPRD, bisa pak gubernur evaluasi,” kata Djarot kepada Okezone, Rabu, 30 Oktober 2019 kemarin.

(put)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini