nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

MA Tolak Kasasi I Made Sumantra, Ahli Hukum: Jaksa Harus Segera Eksekusi

Fadel Prayoga, Jurnalis · Jum'at 01 November 2019 00:17 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2019 10 31 338 2124351 ma-tolak-kasasi-i-made-sumantra-ahli-hukum-jaksa-harus-segera-eksekusi-KQqYkPnwq8.jpg Ilustrasi (Foto: Okezone)

JAKARTA - Mahkamah Agung (MA) menolak kasasi terpidana I Made Sumantra (IMS) dalam sidang kasus dugaan memberi keterangan palsu terhadap surat otentik (sertifikat). Putusan itu tertuang dalam situs resmi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) MA.

Pada putusan tersebut tertera Nomor Register 719K/PID/2019, pengadilan pengaju Denpasar, dengan nomor surat pengantar W24.U1/3774/HK.01/05/ 2019. Sehingga kasusnya telah berkekuatan hukum tetap alias inkrah (inkracht van gewijsde).

Pakar hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah (UIN) Jakarta, Andi Syafrani mengatakan bahwa putusan itu sepatutnya segera dieksekusi jaksa lantaran telah berkekuatan hukum tetap (inkracht).

"Dengan adanya putusan kasasi yang menolak permohonan IMS selaku terdakwa, artinya putusan tersebut sudah inkracht, maka tentu putusan ini harus segera dieksekusi oleh jaksa setelah nanti salinannya diterima oleh para pihak," kata Andi, Kamis (31/10/2019).

Adapun sengketa perdata terkait keabsahan kepemilikan tanah yang sedang berlangsung, lanjut Andi, para pihak yang berperkara bisa menjadikan putusan pidana yang sudah inkracht sebagai salah satu bukti.

lebih lanjut ia menjelaskan, hasil putusan MA secara otomatis memperkuat posisi ahli waris mendiang Frans Bambang Siswanto (FBS). "Berdasarkan putusan pidana yang ada, posisi pemilik awal, FBS, lebih diuntungkan dengan adanya putusan tersebut dalam sengketa kepemilikan," tuturnya.

Kendati begitu, masih terbuka adanya ruang perdamaian melalui jalur mediasi hingga sebelum putusan. Sehingga bisa saja perkara perdata tersebut berujung damai melalui mediasi. Dirinya menyayangkan sikap hakim pengadilan yang seolah memaksa perkara perdata tetap dilanjutkan meski pihak penggugat sempat mengajukan pencabutan perkara.

"Hakim seharusnya bersikap pasif dalam perkara, bukan mendorong perkara lanjut. Agar perkara ini bisa berjalan fair karena melibatkan pihak korporasi besar, maka sidang harus diawasi publik dan juga pihak KY agar putusannya bisa mencerminkan keadilan sesuai fakta persidangan," tutur Andi.

Untuk diketahui, kasus ini berawal saat FBS pada 1991 silam membeli lahan di kawasan Pantai Geger, Kuta Selatan Badung, seluas 1,1 hektare. Aset tersebut diatasnamakan oleh IMS dengan perjanjian dan kuasa yang menyatakan aset itu milik FBS. Sertifikat tanah pun dipegang oleh FBS.

Namun, IMS yang memegang foto copy sertifikat itu, mengajukan sertifikat asli BPN dengan dalih hilang. BPN akhirnya menerbitkan sertifikat asli. Setelah memegang sertifikat asli, IMS menjual tanah tersebut ke Hotel Mulia Bali.

Sementara itu, pengacara IMS, Wayan Tang Adimawan mengaku belum mengetahui ikhwal penolakan kasasi kliennya oleh MA. Ia mengaku belum memegang putusan dari MA tersebut.

“Kami belum bisa menjelaskan, malahan kami tahunya belum atas putusan kasasi. Mari tunggu sama–sama,” ujarnya singkat.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini