nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Ketua DPRD DKI: TGUPP Bantu Sisir APBD, Jangan Hanya Nakuti SKPD

Fadel Prayoga, Jurnalis · Jum'at 01 November 2019 09:43 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2019 11 01 338 2124440 ketua-dprd-dki-tgupp-bantu-sisir-apbd-jangan-hanya-nakuti-skpd-XJTw9Ewlgn.jpg Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi. (Foto: Dok Okezone/Heru Haryono)

JAKARTA – Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi meminta seluruh anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) membantu satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dalam menyisir rincian anggaran yang masuk APBD 2020.

Politikus PDIP ini menyatakan tidak ingin lagi melihat ada oknum TGUPP yang kerjanya bukan meringankan kerja SKPD, tapi justru menakut-nakutin perangkat daerah, hingga membuat mereka susah berkonsentrasi dalam bekerja. Namun, Prasetyo tak menjelaskan secara detail ihwal siapa oknum TGUPP yang dimaksud tersebut.

Baca juga: Anggaran Lem Aibon Rp82 Miliar, Fraksi PDIP: Ngawur

"Makanya TGUPP sebanyak itu, di mana dia? Jangan dijadikan TGUPP ini hanya menakutkan SKPD, mereka jadi enggak kerja. Jangan menakutkan untuk kerja yang baik, jadi ketakutan. Ayo jabarkan yang baik, perencanaan yang baik. Nanti Banggar besar, kita diskusi yang layak," kata Prasetyo, Jumat (1/11/2019).

Ilustrasi Balai Kota DKI Jakarta. (Foto: Ist)

Menurut dia, bila TGUPP itu memiliki etos kerja yang baik, maka mereka akan bekerja sama dengan masing-masing SKPD untuk membedah APBD DKI Jakarta 2020 dan menyusunnya secara baik sebelum dibahas jajaran legislatif.

Baca juga: Ini Cara Pemprov DKI Tarik Minat Wisatawan ke Pulau Seribu 

"Pandangan saya, TGUPP enggak ngerti itu (APBD) apa. Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan, bukan tim untuk nakut-nakuti," ujarnya.

Ia berharap Gubernur Anies Rasyid Baswedan juga ikut mengawasi kinerja Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta Sri Mahendra Satria agar merencanakan APBD secara baik.

Baca juga: Hari Ini Pemprov DKI Umumkan Kenaikan UMP Sebesar Rp4,2 Juta 

"Hal-hal seperti ini, tolong masalah lem Aibon, pulpen, dan lain-lain. Mungkin itu baru perencanaannya. Terus Bappeda-nya gimana? Ini semua masih ada di ranah Bappeda, belum masuk ke Banggar besar juga," jelasnya.

Seperti diketahui, DPRD DKI Jakarta sempat menemukan anggaran yang tidak masuk akal dalam dokumen KUA-PPAS 2020. Di antaranya pengadaan lem Aibon yang mencapai Rp82 miliar dan pembeliaan bolpoin sebesar Rp123 miliar. Jika ditotal, kedua anggaran itu mencapai Rp205 miliar.

Baca juga: Fraksi PDIP Tawarkan Bantuan untuk Sisir APBD DKI 

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini