Anies Akan Sanksi Penginput Lem Aibon dalam E-Budgeting

Fadel Prayoga, Okezone · Sabtu 02 November 2019 04:59 WIB
https: img.okezone.com content 2019 11 02 338 2124842 anies-akan-sanksi-penginput-lem-aibon-dalam-e-budgeting-Ga51YKXWAe.jpg Anies Baswedan (Foto: Okezone)

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan mengaku akan memberikan sanksi kepada penginput e-budgeting yang memasukkan item anggaran ke dalam dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun anggaran 2020 secara asal-asalan.

Ia menyebut akan menerjunkam tim Ad Hoc yang diketuai oleh Sekda DKI Jakarta Saefullah untuk mencari tahu dalang di balik penginputan anggaran tersebut.

"Jadi, semua yang bekerja dengan cari sejadinya. Asal jadi, asal masuk data, kita akan periksa menggunakan, ada tim Ad hoc pemeriksaan pegawai," katanya di Balai Kota, Jakarta, Jumat (1/11/2019).

Baca Juga: Anies Pastikan Mundurnya Kepala Bappeda Tak Akan Ganggu Pembahasan KUA-PPAS 2020

Sejumlah anggaran tak masuk akal dalam KUA-PPAS ditemukan oleh DPRD DKI Jakarta. Di antaranya adalah pembelian lem aibon sebesar Rp 82 miliar yang diunggah oleh Sudin Pendidikan Jakarta Barat dan anggaran pembelian ballpoint sebesar Rp 123 miliar yang diunggah Sudin Pendidikan Jakarta Timur.

Mantan menteri pendidikan dan kebudayaan itu akan memanggil seluruh PNS yang diduga memalukan institusi Pemprov DKI setelah mereka mengusulkan anggaran yang janggal di dalam KUA-PPAS. Hal itu untuk menegakkan aturan dan membuat jera ke mereka yang telah bekerja secara tak becus.

"Mereka yang melakukan pemeriksaan, nama-namanya akan diperoleh dari Bappeda. Intinya mereka yang tidak menjalankan tugas dengan disiplin mereka akan diperiksa," ujarnya.

Anies Baswedan

Sebelumnya, Kepala Tata Usaha Suku Dinas Pendidikan Jakarta Barat, Sudarman mengakui telah melalukan kekeliruan saat memasukkan item pengadaan lem Aibon ke e-budgeting dengan anggaran senilai Rp 82 miliar. Dirinya tak menyangka bila keteledorannya itu hingga membuat kehebohan di masyarakat.

"Jadi karena ada pilihan lain, ada banyak pilihan lain artinya saya enggak berpikir sampai sejauh ini. Katakanlah kebutuhan Aibon itu menjadi viral sampai begini," kata Sudarman di Balai Kota, Rabu 30 Oktober 2019.

(kha)

1
1

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini