Polemik Anggaran di DKI, Kenapa Salahkan PSI?

Fadel Prayoga, Okezone · Senin 04 November 2019 11:06 WIB
https: img.okezone.com content 2019 11 04 338 2125399 polemik-anggaran-di-dki-kenapa-salahkan-psi-jCKXtl4WIF.jpg Ilustrasi DPRD DKI (Foto : Okezone.com/Fadel)

JAKARTA - Anggaran lem Aibon sebesar Rp82 miliar yang tertuang dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS), dibongkar pertama kali oleh Anggota DPRD DKI dari Fraksi PSI William Aditya Sarana membuat beberapa pihak keberatan.

Anggoata DPRD DKI Inggard Joshua memandang William tidak etis dan tidak punya tata krama karena baru menjadi anggota DPRD dan membicarakan masalah lem aibon RAPBD di medsos, bukan di rapat DPRD. Bahkan Ketua Koalisi Rakyat Pemerhati Jakarta Baru (Katar), Sugiyanto bahkan punya niat melaporkan William ke BK DPRD atas apa yang dilakukannya sebelumnya.

Anggaran lem (Foto : Istimewa)

Hal tersebut membuat Peneliti Forum Masyarakat Perduli Parlemen (Formappi) Lucius Karus heran. Lucius memandang, William justru menegakkan etika yang berkaitan dengan keterbukaan penyelenggaraan pemerintahan.

Apa yang dilakukan PSI dengan membuka proses pembahasan anggaran di DPRD DKI, kata Lucius, adalah bagian dari tanggungjawab atas pemilik mandat. Sebab, konstituen perlu tahu bagaimana wakil mereka bekerja dalam membahas anggaran, apa saja yang dianggarkan dan berapa budget yang disediakan? Lalu apakah anggaran itu rasional atau mengada-ada?

Baca Juga : Minibus Rombongan Peziarah Tabrak Truk di Tol Cipali, 1 Penumpang Tewas

“Kerja wakil rakyat itu mestinya seperti yang dilakukan PSI itu. Mereka tahu diri bahwa mereka memang dipilih untuk bekerja atas mandat yang diberikan pemilih dan karenanya selalu memberitahukan apa yang dilakukan dalam proses yang terjadi di DPRD,” katanya saat dihubungi, Senin (4/11/2019).

“Di dalam negara demokrasi, DPRD itu hanyalah delegasi yang menjalankan mandat yang diberikan oleh rakyat selaku pemilik mandat. Jangan menyangka karena sudah terpilih, anggota DPRD bisa mewakili segala hak pemilik mandat dan karenanya mengambil keputusan atau membuat kebijakan tampa melibatkan pemilik mandat,” sambungnya.

Soal bakan adanya pelaporan PSI ke Badan Etik, dia menilai, hal tersebut terlalu berlebihan. Sebab yang dilakukan partai yang dipimpin Grace Natalie untuk ini mengubah budaya yang telah lama ada di DPRD DKI Jakarta.

“Mereka berkelit menyalahkan PSI hanya karena tak mau menanggung malu atas penelanjangan anggaran janggal yang ada dalam KUA-PPAS. Orang-orang ini menyempitkan etika hanya sebagai etiket, bukan nilai moral," ujarnya.

"Etiket itu sopan santun yang hidup dalam masyarakat. sementara etika itu memuat nilai moral universal. Korupsi itu coba dilindungi dengan basa basi etiket, soal sopan santun semata, bukan soal benar atau salah secara moral,” tutup Lucius.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini