DPRD DKI Kaget Anggaran Penataan Kampung Kumuh Rp556 Juta per RW

Fadel Prayoga, Okezone · Senin 04 November 2019 16:21 WIB
https: img.okezone.com content 2019 11 04 338 2125561 dprd-dki-kaget-anggaran-penataan-kampung-kumuh-rp556-juta-per-rw-aGGzIghCkj.jpg Ilustrasi. (Foto: Okezone.com)

JAKARTA - Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike mencurigai anggaran konsultan kampung kumuh per RW dalam dokumen Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020 pada Dinas Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

Politikus PDIP itu menjabarkan, mata anggaran di dalam KUA-PPAS itu bernama community action plan (CAP) sebesar Rp556.112.770. Rincian biaya langsung untuk personel Rp475.800.000 dan biaya langsung non-personel Rp29.757.030.

Ia menuturkan, dana itu terdiri atas tenaga ahli, fasilitator, surveyor dan sebagainya. Sedangkan lainnya untuk laporan teknis detail engineering design (DED), pelaksanaan sosialisasi dan focus group discussion (FGD).

Pihaknya terkejut melihat dan mendengarkan usulan tersebut, meskipun dokumen tersebut bersifat sementara dan bisa saja dilakukan perubahan.

"Satu RW itu Rp556 juta? Kalau 200 RW itu butuh berapa coba? Masak, tidak bisa kerja sama dengan kampus atau sebagainya?" kata Yuke di Gedung DPRD, Senin (4/11/2019).

Ilustrasi.

Yuke menilai, dirinya tak pernah melihat adanya kegiatan penataan kampung kumuh selama dua tahun ini. Bahkan selama ini kegiatan yang dilakukan hanya sebatas penataan trotoar dan tambal sulam aspal.

Dia mengaku setuju dengan penataan kampung kumuh, namun harus ada evaluasi terkait anggarannya.

"Kami akan meminta penjelasan soal ini secara detail dalam pembahasan teknis nanti. Tapi kami harus menegaskan bahwa kami meminta agar Dinas Perumahan segera mewujudkan penataan kampung kumuh," ujarnya.

(qlh)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini