Soal KUA-PPAS, PSI DKI Minta Anies Tak Salahi Anak Buahnya

Fadel Prayoga, Okezone · Senin 04 November 2019 17:28 WIB
https: img.okezone.com content 2019 11 04 338 2125600 soal-kua-ppas-psi-dki-minta-anies-tak-salahi-anak-buahnya-dp8NZK8EnF.jpg Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (Foto: Okezone)

JAKARTA - PSI DKI Jakarta meminta Gubernur Anies Rasyid Baswedan untuk bertanggung jawab atas dugaan amburadulnya perencanaan anggaran dalam dokumen Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020.

Juru bicara DPW PSI Jakarta, Rian Ernest menilai mundurnya dua pejabat yang mundur dalam beberapa waktu lalu, yaitu Kepala Bappeda DKI Jakarta Sri Mahendra dan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta Edy Junaidi, ada unsur paksaan dari Anies lantaran keduanya tak bisa mempertanggungjawabkan pemaparan KUA-PPAS di DPRD.

"Kami minta Pak Anies tanggung jawab dan bukan menyalahkan bawahannya. Kami menyesalkan adanya peristiwa dimana dua kepala dinas mundur dari jabatannya. Kami berpandangan bahwa Gubernur Anies Baswedan ini pada akhirnya adalah seorang pejabat yang dipilih melalui pilkada dan memiliki tanggung jawab politik," kata Rian saat konferensi pers di DPRD DKI Jakarta, Senin (4/11/2019).

Lem Aibon

Baca Juga: Polemik Anggaran di DKI, Kenapa Salahkan PSI?

Rian merasa anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) yang jumlahnya mencapai 66 orang dan gajinya miliaran rupiah, seharusnya bisa membantu menyisir anggaran yang tak masuk akal dalam sebuah KUA-PPAS.

"Dugaan kami mungkin ini tidak dilakukan sehingga akhirnya polemik-polemik yang kita dengarkan beberapa hari ini, misalkan lem aibon salah satunya, adalah salah satu gejala bahwa ada proses yang tidak berjalan dengan baik. Dan ini berujung dengan mundurnya dua kepala dinas," katanya.

Sementara itu, Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta, Ahmad Idris, mengaku fraksinya telah mengirim surat ke Bappeda DKI Jakarta agar mendapatkan publikasi KUA-PPAS 2020 secara resmi. Ini, kata Idris, adalah surat permohonan yang keempat kalinya.

"Dengan fungsi kami. Kami akan terus mendorong. Pasti akan terus kami minta untuk dipublikasikan," kata Idris.

(edi)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini