BK DPRD DKI Akan Proses Laporan Warga Terkait Anggaran Lem Aibon

Achmad Fardiansyah , Okezone · Rabu 06 November 2019 14:37 WIB
https: img.okezone.com content 2019 11 06 338 2126451 bk-dprd-dki-akan-proses-laporan-warga-terkait-anggaran-lem-aibon-sD7eNGkNC5.jpg Foto: Okezone.com

JAKARTA - Badan Kehormatan (BK) DPRD DKI Jakarta sudah menerima laporan seorang warga DKI, bernama Sugiyanto terkait tindakan anggota Fraksi PSI DKI Jakarta, William Aditya Sarana yang menggungah rencana anggaran lem aibon sebesar Rp82 miliar.

Aditya dilaporkan lantaran dianggap telah melanggar etik, dan menyebabkan kegaduhan publik atas tindakanya tersebut.

"Iya betul (ada laporan)," kata Ketua BK DPRD DKI Jakarta, Ahmad Nawawi kepada wartawan, Rabu (6/11/2019).

 Baca juga: Politikus PSI Dilaporkan Usai Unggah Anggaran Lem Aibon Dinilai Salah Alamat

Atas adanya laporan tersebut, sambung Nawawi, pihaknya nanti akan segera menggelar rapat untuk menindaklanjuti laporan tersebut.

"Nanti akan saya rapatkan di Dewan (Badan) Kehormatan," pungkasnya.

 anggaran lem aibon

Sebelumnya, Sugiyanto melaporkan Aditya Sarana ke BK DPRD DKI karena melanggar kode etik dan membuat kegaduhan publik.

"Bapak William Aditya Sarana diduga melanggar kode etik, karena mengunggah rencana KUA - PPAS ke media sosial. Menimbulkan persepsi negatif dan kehebohan di publik sampai saat ini," kata Sugiyanto.

 Baca juga: Unggah Anggaran Lem Aibon di Medsos, Politikus PSI Dilaporkan ke BK DPRD

Kata dia, bahwa rencana KUA-PPAS itu sedianya belum boleh diunggah ke ruang publik lantaran masih dalam pembahasan forum DPRD. DPRD dan kepala daerah dibantu oleh Perangkat Daerah.

Terkait dengan hal pembuatan APBD 2020 pada Pemprov DKI Jakarta, maka UU menegaskan RAPBD dibuat bersama-sama antara DPRD dan Gubernur. Karena DPRD dan Gubenur sejajar maka tidaklah pantas DPRD menyalahkan Gubernur atau sebaliknya.

"Masih dalam pembahasan dalam rapat-rapat komisi atau rapat Banggar DKI Jakarta," pungkasnya.

(wal)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini