nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Wujud Apresiasi, Pemprov DKI Bebaskan PBB-P2 Warga Kehormatan

Kamis 07 November 2019 18:00 WIB
https: img.okeinfo.net content 2019 11 07 338 2127011 wujud-apresiasi-pemprov-dki-bebaskan-pbb-p2-warga-kehormatan-2Z540iIH2b.jpg Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (Foto: Dok. Okezone)

JAKARTA – Pemprov DKI Jakarta membebaskan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) bagi warga kehormatan. Gubernur Anies Basewedan mengatakan, aturan tersebut sebagai wujud penghormatan dan apresiasi terhadap mereka yang sudah berjasa dalam membangun negara, dan Ibukota khususnya.

Peraturan pembebasan PBB-P2 berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 42 tahun 2019 yang ditanda-tangani pada April 2019. Warga kehormatan yang dimaksud yakni guru, dosen, tenaga pendidik serta pensiunan, termasuk juga veteran, penerima gelar pahlawan nasional, penerima tanda kehormatan presiden, purnawirawan TNI dan Polri, pensiunan PNS, hingga mantan presiden, mantan wakil presiden serta mantan gubernur, dan mantan wakil gubernur yang pernah memimpin Jakarta.

“Sebenarnya sederhana sekali. Kita sekarang kalau mengucapkan terima kasih menyampaikan apresiasi pada sebuah profesi yang menjadikan bangsa ini maju, ya sampaikan terima kasih. Tidak usah tanya dulu, Anda sudah kaya atau belum kaya,” ujar Anies yang berharap apresiasi serupa bisa datang dari warga Jakarta terhadap warga kehormatan tersebut.

Anies mencontohkan, rumah mantan Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin yang sempat dipungut PBB-P2 sebesar Rp180 juta per tahun. Padahal, almarhum Bang Ali sangat berjasa dalam membangun dan menata Ibukota. Sang gubernur legendaris ini malah bisa dibilang sebagai pembaharu bagi cetak biru pembangunan Jakarta.

Pemprov DKI Jakarta 

Masih menurut Anies, saat ini banyak juga keluarga para perintis kemerdekaan yang tak lagi tinggal di rumah mereka, karena besarnya beban PBB yang harus ditanggung. Begitu juga anak dan cucu mantan presiden dan wakil presiden RI yang belum tentu bisa membayar PBB-P2.

“Ada juga rumahnya Pak Adam Malik di Menteng yang sudah tidak lagi digunakan keluarganya. Rumahnya Bung Hatta itu, semua anak cucunya harus menanggung pajaknya. Sama dengan gubernur dan wakil gubernur,” paparnya.

Anies memastikan peraturan pembebasan pajak tersebut tepat sasaran. Dalam peraturan pembebasan PBB-P2 turut diatur mekanisme penerimaan dan siapa saja yang berhak menerima.

“PBB gratis bagi warga kehormatan hanya untuk rumah pertama yang ditinggali. Jika mereka memiliki rumah ke dua tetap dikenakan pajak,” terang Anies.

Pembebasan PBB-P2 sendiri berlaku sampai tiga generasi. Kecuali, untuk ASN dan purnawirawan, hanya berlaku hingga dua generasi saja. “Artinya, sampai dengan anak mereka masih bisa menempati rumah peninggalan orangtuanya tanpa terkena beban PBB,” kata Anies. (cm)

(ris)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini