nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Anies Pastikan Pembebasan PBB-P2 Tak Akan Kurangi Pendapatan Pajak DKI

Kamis 07 November 2019 19:00 WIB
https: img.okeinfo.net content 2019 11 07 338 2127017 anies-pastikan-pembebasan-pbb-p2-tak-akan-kurangi-pendapatan-pajak-dki-x5T0mR0FDA.jpg Penyerahan surat pembebasan PBB-P2 ke eks Wakil Presiden Tri Sutrisno (Foto: Pemprov DKI Jakarta)

JAKARTA – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan kebijakan tak biasa, yakni membebaskan biaya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) bagi warga kehormatan. Keputusan ini sempat menuai kontroversi karena dianggap berpotensi berkurangnya penerimaan pajak.

Peraturan mengenai pembebasan PBB-P2 tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2019 yang penandatanganannya berlangsung pada April 2019.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjamin pendapatan daerah tidak akan kurang dengan adanya program penggratisan PBB-P2. Menurut Anies, potensi pendapatan pajak DKI saat ini masih dalam taraf aman, apalagi Pemprov DKI Jakarta sudah meluncurkan fiscal cadaster.

Fiscal cadaster sendiri merupakan sebuah sistem pendataan dan pengumpulan informasi dan objek-objek pajak secara lebih detail dan berdasarkan kenyataan di lapangan.

“Program ini amat penting karena kita akan memiliki data yang lengkap mengenai bukan hanya PBB, tapi juga pajak-pajak yang lain,” ucap Anies belum lama ini.

Mengenai pembebasan PBB-P2 sambung Anies, merupakan wujud apresiasi kepada mereka yang sudah berjasa pada negara dan membawa DKI Jakarta ke arah yang lebih baik. Mereka yang berhak di antaranya para guru, dosen, tenaga pendidik serta pensiunan, termasuk juga veteran, penerima gelar pahlawan nasional, penerima tanda kehormatan presiden, purnawirawan TNI dan Polri, pensiunan PNS, hingga mantan presiden, mantan wakil presiden serta mantan gubernur, dan mantan wakil gubernur yang pernah memimpin Jakarta.

“PBB gratis bagi warga kehormatan hanya untuk rumah pertama yang ditinggali. Jika mereka memiliki rumah ke dua tetap dikenakan pajak,” terang Anies.

Anies juga berharap masyarakat DKI Jakarta juga meberikan penghargaan kepada para warga kehormatan. Baik yang ada di lingkungan tempat tinggal, maupun mereka yang sudah berpulang.

Berikut ini adalah syarat bagi yang ingin mengajukan pembebasan PBB-P2:

1. Fotokopi KTP pemohon dan KTP pemberi kuasa

2. Fotokopi keputusan pengangkatan sebagai guru dan tenaga kependidikan dan/atau dosen dan tenaga kependidikan perguruan tinggi

3. Fotokopi Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia tentang Penetapan sebagai Perintis Kemerdekaan

4. Fotokopi keputusan tentang pengakuan, pengesahan dan penganugerahan gelar kehormatan dari pejabat berwenang

5. Fotokopi keputusan sebagai purnawirawan

6. Fotokopi keputusan sebagai pensiunan

7. Fotokopi surat keterangan kematian dalam hal penerima pembebasan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 telah meninggal dunia

8. Fotokopi SPPT PBB-P2 untuk objek yang dimohonkan.

(cm)

(ris)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini