nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Pemprov DKI Diminta Buka Draf KUA-PPAS ke Publik agar Transparan

Fadel Prayoga, Jurnalis · Jum'at 08 November 2019 16:39 WIB
https: img.okeinfo.net content 2019 11 08 338 2127460 pemprov-dki-diminta-buka-draf-kua-ppas-ke-publik-agar-transparan-zHEmfbsI9A.jpg Ilustrasi. (Foto: Okezone.com)

JAKARTA - Sekelompok masyarakat yang mengatasnamakan Presidium Rakyat Nusantara menyambangi Gedung Balai Kota, Jakarta Pusat, Jumat (8/11/2019). Mereka meminta Pemprov DKI Jakarta mempublikasikan Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun 2020.

"Presidium Rakyat Nusantara mendesak-agar Gubernur Anies Baswedan segera mempublikasikan KUA-PPAS APBD DKI 2020," kata orator aksi, Siska di lokasi.

Menurut dia, permintaan itu berdasarkan temuan beberapa mata anggaran yang dirasa janggal, seperti pembelian lem Aibon untuk sckolah-sekolah senilai Rp 82 miliar. Selain itu, alat tulis kantor seperti pulpen dianggarkan mencapai Rp123,8 miliar.

"Lalu mata anggaran lain yang tak kalah fantastis adalah komputer senilai Rp121,2 miliar dan software antivirus sebesar Rp12,9 miliar. Lalu biaya untuk influencer dianggarkan senilai Rp5 miliar," ujarnya.

Baca juga: BUMD Minta Tambahan Modal, DPRD DKI Minta Diaudit Dulu

Saran itu diutarakan kelompok ini agar seluruh masyarakat bisa memantau dan memberikan masukan soal jumlah anggaran tersebut. Dia meminta masyarakat untuk terus mengawasi anggaran-anggaran yang tak masuk akal di dalam KUA-PPAS tersebut.

"Kami duga dengan tertutupnya akses informasi, maka potensi manipulasi anggaran yang berujung korupsi sangat besar. Tentu saja ini sangat merugikan warga Jakarta yang hingga hari ini masih banyak hidup di bawah garis kemiskinan," kata dia.

Sebelumnya, Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah mengatakan draf KUA-PPAS bakal dibuka untuk publik bila eksekutif dan legislatif sudah merampungkan pembahasan.

"Nanti, belum waktunya. Waktunya itu adalah ketika KUA-PPAS disepakati," kata Saefullah saat ditemui di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis 7 November 2019.

(qlh)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini