nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Setahun Jadi Tersangka, Berkas Perkara Korupsi Mantan Wali Kota Depok Tak Kunjung Rampung

Wahyu Muntinanto, Jurnalis · Selasa 12 November 2019 20:58 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2019 11 12 338 2128978 setahun-jadi-tersangka-berkas-perkara-korupsi-mantan-wali-kota-depok-tak-kunjung-rampung-IKUrbLtsaE.jpg Mantan Wali Kota Depok, Nur Mahmudi (Foto: Okezone)

DEPOK - Kasus dugaan korupsi pengadaan lahan di jalan Nangka, Tapos Depok, Jawa Barat yang menyeret mantan Wali Kota Depok, Nur Mahmudi Ismail dan anak buahnya Harry Prihatno sepertinya masih berjalan di tempat, meskipun sudah satu tahun lebih menyandang status tersangka.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Depok, Yudi Triadi mengatakan pihaknya hingga sampai saat ini masih menunggu berkas penyidikan dari pihak kepolisian dalam hal ini Polresta Depok, karena jaksa peneliti Kejaksaan Negeri Depok menyatakan ada beberapa hal yang belum dapat dilengkapi.

"Memang berkas penyidikan dugaan kasus korupsi Nur Mahmudi dan Harry Prihatno sudah beberapa kali bolak balik Kejaksaan ke Polersta Depok. Itu karena jaksa peneliti belum yakin dan sudah memberikan petunjuk, tapi petunjuk itu belum juga dilengkapi," kata Yudi saat dihubungi wartawan, Selasa (12/11/2019).

Baca Juga: Tersangka Korupsi Jalan Nangka Nur Mahmudi Hadiri Pelantikan DPRD Depok

Menurut pria berkacamata ini, pihaknya sudah melakukan gelar perkara bersama institusi Polri dan KPK di Bandung beberapa waktu lalu. Dan hasilnya memang ada beberapa petunjuk yang belum dipenuhi dan tidak bisa naik kedalam penuntutan.

Nur Mahmudi

"Ada petunjuk-petunjuk perkara yang belum dipenuhi dan perkara ini sudah di ekspos bersama dengan KPK di Bandung. KPK juga turut menyatakan bahwa perkara Nur Mahmudi belum cukup bukti sama halnya dengan pandangan dari pihak Kejari Depok," jelasnya.

Diketahui, berkas kasus korupsi pembebasan lahan di jalan Nangka menjadi bola pingpong antar lembaga Bhayangkara dan Adiyaksa sejak pertama kali dilimpahkan 21 Sepetember 2018 dan dikembalikan lagi oleh kejaksaan 4 Oktober 2018.

Bolak baliknya berkas itu pun sudah terjadi sebanyak 4 kali dan saat ini mandek di penyidik Polresta Depok dan belum dikembalikan ke Kejaksaan Negeri Depok.

Kasus ini berawal dari penyelidikan Tipikor Polresta Depok atas adanya laporan masyarakat soal dugaan korupsi pembebasan lahan di jalan Nangka, Tapos Depok. Sebanyak 87 orang diperiksa menjadi saksi dan penyidik meminta hasil perhitungan audit BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan pembangunan).

Hasilnya negara mengalami kerugian mencapai Rp10,7 Miliar, sehingga penyidik menetapkan mantan Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail dan Sekda Harry Prihatno menjadi tersangka. Namun kasus korupsi ini masih melempem di Polresta Depok dan Kejaksaan Negeri Depok.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini