nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Kasus Mantan Wali Kota Depok Mangkrak Setahun, Kejari Depok Wanti-Wanti Kepolisian

Wahyu Muntinanto, Jurnalis · Selasa 12 November 2019 21:29 WIB
https: img.okeinfo.net content 2019 11 12 338 2128991 kasus-mantan-wali-kota-depok-mangkrak-setahun-kejari-depok-wanti-wanti-kepolisian-ckquI8j9US.jpg Mantan Wali Kota Depok, Nur Mahmudi (Foto: Okezone)

DEPOK - Kejaksaan Negeri Depok akan secapat mungkin menyeret mantan Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail dan anak buahnya Harry Prihatno ke Pengadilan jika penyidik Polresta Depok menyatakan proses penyidikan sudah maksimal.

Keduanya terjerat kasus dugaan korupsi pengadaan lahan di jalan Nangka, Tapos Depok, Jawa Barat. Dugaan korupsi itu menurut perhitungan audit BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan pembangunan) dianggap merugikan negara hingga Rp 10,7 Miliar.

"Kalau penyidik (Polresta Depok) sudah merasa melakukan penyelidikan maksimal, maka berkas sudah bisa dilimpahkan ke kejaksaan yang kemudian berlanjut ke Pengadilan Negeri. Jadi jangan membebankan beban penyidikan kepada Kejaksaan," kata Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Depok, Yudi Triadi saat dihubungi wartawan, Selasa (12/11/2019).

Baca Juga: Tersangka Korupsi Jalan Nangka Nur Mahmudi Hadiri Pelantikan DPRD Depok

Menurut dia, saat ini pihak Kejaksaan Negeri Depok tidak bisa melangkah karena perkara kasus dugaan korupsi pengadaan lahan jalan Nangka Tapos, Depok masih sepenuhnya wewenang pihak Kepolisian. Maka dari itu dia meminta dengan tegas jika berkas perkara dinyatakan sudah maksimal segera dilimpahkan ke Kejaksaan dan segera dilimpahkan ke Pengadilan.

"Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHAP), perkara bisa dilimpahkan kepada pengadilan jika sudah memenuhi syarat salah satunya adanya dua alat bukti. Kalau ada petunjuk yang belum dilengkapi kasihan nanti hakimnya," pungkasnya.

Diketahui, berkas kasus korupsi pembebasan lahan di jalan Nangka menjadi bola pingpong antar lembaga Bhayangkara dan Adiyaksa sejak pertama kali dilimpahkan 21 Sepetember 2018 dan dikembalikan lagi oleh kejaksaan 4 Oktober 2018.

Bolak baliknya berkas itu pun sudah terjadi sebanyak 4 kali dan saat ini mandek di penyidik Polresta Depok dan belum dikembalikan ke Kejaksaan Negeri Depok.

Kasus ini berawal dari penyelidikan Tipikor Polresta Depok atas adanya laporan masyarakat soal dugaan korupsi pembebasan lahan di jalan Nangka, Tapos Depok. Sebanyak 87 orang diperiksa menjadi saksi dan penyidik meminta hasil perhitungan audit BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan pembangunan).

Hasilnya negara mengalami kerugian mencapai 10,7 Miliar, sehingga penyidik menetapkan mantan Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail dan Sekda Harry Prihatno menjadi tersangka. Namun kasus korupsi ini masih melempem di Polresta Depok dan Kejaksaan Negeri Depok.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini