nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Unggah Anggaran Lem, William PSI Terancam Tiga Sanksi

Fadel Prayoga, Jurnalis · Rabu 13 November 2019 03:31 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2019 11 13 338 2129091 unggah-anggaran-lem-william-psi-terancam-tiga-sanksi-6knO3DFfIA.jpg Ilustrasi DPRD DKI Jakarta. (Foto: Dok Okezone/Fadel Prayoga)

JAKARTA – Ketua Badan Kehormatan DPRD DKI Jakarta Achmad Nawawi mengatakan politikus PSI William Aditya Sarana terancam terjerat tiga sanksi yang berlaku di dalam tata tertib Parlemen Kebon Sirih. Hal ini terjadi setelah William mengunggah rencana anggaran pembelian lem aibon oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp82 miliar ke media sosial.

"Di dalam tatib dewan ada tiga. Kalau terbukti melakukan pelanggaran kode etik, bagi anggota dewan paling rendah hanya teguran lisan, kalau menengah ada teguran tertulis, yang paling berat itu ya diusulkan pemberhentian jabatan," kata Nawawi di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa 12 November 2019.

Baca juga: BK DPRD DKI Akan Proses Laporan Warga Terkait Anggaran Lem Aibon 

Dia menerangkan, William tidak akan terjerat hukuman yang paling berat. Namun, dirinya tidak bisa memastikannya, karena harus diputuskan bersama pimpinana Badan Kehormatan DPRD DKI Jakarta.

Anggaran lem aibon. (Foto: Ist)

"Menurut saya enggak bakal sampai pelanggaran etik berat. Mungkin paling berat pelanggaran tertulis, tapi kan kita juga belum putuskan," kata dia.

Baca juga: Politikus PSI Dilaporkan Usai Unggah Anggaran Lem Aibon Dinilai Salah Alamat

Ia menjelaskan, sanksi untuk William akan diputuskan setelah para anggota dewan menjalani kunjungan kerja yang diagendakan berlangsung pada Kamis 14 November 2019.

"Jadi setelah kunjungan kerja, nanti baru dilaporkan ke pimpinan DPRD DKI," ucapnya.

Sebelumnya seorang warga bernama Sugiyanto melaporkan William Aditya Sarana ke Badan Kehormatan DPRD DKI Jakarta karena melanggar kode etik dan membuat kegaduhan publik.

Baca juga: Polemik Lem Aibon Rp82,8 Miliar, Ketua KPK: Pasti Ada Kesalahan Input 

"Bapak William Aditya Sarana diduga melanggar kode etik karena mengunggah rencana KUA-PPAS ke media sosial. Menimbulkan persepsi negatif dan kehebohan di publik sampai saat ini," kata Sugiyanto.

Dia mengatakan rencana KUA-PPAS itu sedianya belum boleh diunggah ke ruang publik lantaran masih pembahasan forum DPRD DKI dan kepala daerah dibantu perangkat daerah.

Baca juga: Polemik Lem Aibon, Tina Toon: Bahas Anggaran Rakyat Bukan Seperti Isi Voucher Pulsa 

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini