nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Ketua DPRD DKI Minta 13 Sungai di Jakarta Dikelola Pemprov

Rabu 13 November 2019 19:05 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2019 11 13 338 2129498 ketua-dprd-dki-minta-13-sungai-di-jakarta-dikelola-pemprov-Lw0rVHJT31.jpg Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi (Foto : Instagram/@prasetyoedimarsudi)

JAKARTA - Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mengajukan permintaan pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk menyerahkan pengelolaan 13 sungai yang megaliri Jakarta pada Pemprov DKI.

Hal tersebut disampaikan saat diberi kesempatan bertanya pada Rakornas Indonesia Maju Pemerintah Pusat dan Forkopimda di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Rabu (13/11/2019).

"Kalau memang kementerian tidak mampu, serahkan kami Pak, pemerintah daerah. Jakarta itu masalahnya sekarang ada dua masalah, macet dan banjir. Kemarin ini terang benderang Jakarta Pak, 13 sungai yang dikelola oleh PUPR tidak ada alat (berat) satu pun yang turun," kata Prasetyo seperti dilansir dari iNews.id.

Ilustrasi banjir Jakarta

Politikus PDI Perjuangan ini meyakini Pemprov DKI mampu menyelesaikan masalah banjir yang terus menghantui jika diberikan kuasa membenahi 13 sungai. Terlebih APBD Pemorv DKI mencapai Rp89 triliun.

"Bukan apa-apa, kita punya APBD sangat luar biasa besar Rp89 triliun, SILPA-nya masih banyak, kasih ke kita, kita kelola namanya jalan protokol, namanya 13 sungai, Jakarta hilang banjir dan macet," ujarnya.

Dirinya pun meminta Menteri Basuki Hadimuljono menjadikan hal ini sebagai prioritas lantaran ia tak ingin Jakarta selalu dikepung banjir saat musim hujan datang.

"Contoh, di Jembatan Dukuh Atas kering kerontang, banjir di mana-mana, saya minta tolong Pak Wamen, tolong kasih tahu Pak Menteri Basuki ini jadi perhatian khusus serahkan ke kita, kita mampu," katanya.

Baca Juga : Pemabuk Tabrak 6 Pengguna Skuter Listrik, 2 Orang Tewas

Mendapati permintaan itu, Wakil Menteri PUPR John Wempi Wetipo mengatakan bakal langsung melaporkan kepada Menteri Basuki Hadimuljono untuk menjadi prioritas. Soal sungai di Jakarta, dia meminta semua pemangku kepentingan duduk bersama dan bersinergi.

"Ini menjadi tanggung jawab kita bersama bukan Kementerian PUPR, oleh karena itu saya berharap, kita sinergi karena DKI juga mempunyai biaya yang besar, sementara PUPR ini dari Sabang sampai Merauke," kata John Wempi.

(aky)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini