nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Transjakarta Minta Dilibatkan dalam Pengelolaan Kawasan Transit

Fadel Prayoga, Jurnalis · Jum'at 15 November 2019 13:47 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2019 11 15 338 2130250 transjakarta-minta-dilibatkan-dalam-pengelolaan-kawasan-transit-mkddj6SafL.jpg Bus Transjakarta. (Foto: Dok Okezone/Arif Julianto)

JAKARTA – Direktur Utama PT Tarnsportasi Jakarta (Transjakarta) Agung Wicaksono mengatakan pihaknya bersedia dilibatkan dalam pengelolaan kawasan transit oriented development (TOD) atau pengembangan berorientasi transit. TOD merupakan salah satu pendekatan pengembangan kota yang mengadopsi tata ruang campuran dan maksimalisasi penggunaan angkutan massal seperti bus/BRT, MRT, LRT, serta dilengkapi jaringan pejalan kaki atau sepeda.

Agung menjelaskan, bila pihaknya ditunjuk juga menjadi pengelola TOD, maka harus ada revisi Peraturan Gubernur Nomor 67 Tahun 2019 tentang Kawasan Berorientasi Transit. Pasalnya dalam regulasi itu hanya memprioritaskan transportasi massal berbasis rel.

Baca juga: Transjakarta Kembali Gunakan Bus Zhongtong 

"TOD itu sudah ada ketentuannya, ada pergubnya, ada pergub TOD. Pergub TOD itu disebutkan bagaimana kewenangan atau peran operator angkutan umum dapat kelola TOD. Tapi di situ disebutkan kawasannya adalah yang berbasis rel dan angkutan lain," kata Agung, Jumat (15/11/2019).

Ia meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan memberikan peluang kepada transportasi bus massal berbasis jalan yakni Transjakarta untuk dapat ditunjuk sebagai operator mengelola kawasan TOD.

"Ada kata berbasis rel nih, kita ingin dorong tidak hanya berbasis rel, karena kuncinya bukan berbasis rel, tapi kapasitas penumpangnya yang banyak," ujar dia.

Baca juga: Kerap Ditabrak Kontainer, JPO Halte Transjakarta Grogol Rampung Diperbaiki 

Apabila Anies menerima usulan tersebut, kata dia, pihaknya akan membuat kajian untuk memberikan fasilitas terbaik bagi para pengguna setia moda transportasi massal tersebut.

"Kita akan lakukan kajian, kita harus lakukan kajian, di kawasan itu. Si operator angkutan umum seperti TJ, MRT, dia punya kewenangan untuk mengatur para pemilik lahan di kawasan itu. Nah, itu yang harus ditetapkan oleh regulasi," jelas dia.

(han)

1
1

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini