Menelisik Anggaran Misterius 'Bandwidth' Rp21 Miliar Diskominfo Tangsel

Hambali, Okezone · Kamis 21 November 2019 14:47 WIB
https: img.okezone.com content 2019 11 21 338 2132713 menelisik-anggaran-misterius-bandwidth-rp21-miliar-diskominfo-tangsel-wSdNkAUB1L.jpg Fraksi PSI DPRD Kota Tangsel Beberkan Anggaran Misterius Rp21 Miliar di Dinas Kominfo Tahun APBD 2020 untuk Pengadaan Bandwidth (foto: Okezone/Hambali)

TANGERANG SELATAN - Permintaan alokasi anggaran sebesar Rp21 miliar bagi keperluan Bandwidth internet Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Tangerang Selatan (Tangsel), menuai sorotan tajam.

Diskominfo mengajukannya dalam APBD Kota Tangsel tahun anggaran 2020. Hal itu dirasa janggal, lantaran tak ada perincian secara detail mengenai penggunaan uang rakyat tersebut. Hanya tercantum keterangan, jumlah Rp21 miliar akan dialokasikan untuk penyewaan bandwidth internet.

Baca Juga: Ironi Pelayanan Kesehatan, Ribuan Warga Berdesakan demi Berobat Gratis di Tangsel 

Bandwidth internet merupakan kapasitas maksimal jalur komunikasi untuk melakukan proses pengiriman dan penerimaan data dalam hitungan detik. Hal itu sangat perlu guna menunjang kegiatan di semua lingkup pemerintahan daerah. Namun tanpa transparansi secara rinci, maka penganggarannya rentan disalahgunakan.

"Itu untuk langganan internet, langganan internet kan kita nggak tahu, dianggarkan berapa-berapanya, di kantor itu berapa, di kantor ini berapa. Itu yang kita pertanyakan. Kita tidak mempersoalkan jumlah, tapi rinciannya," ungkap Aji Bromo Kusumo, Sekretaris Fraksi PSI DPRD Kota Tangsel kepada Okezone, Kamis (21/11/2019).

Fraksi PSI DPRD Kota Tangsel Beberkan Anggaran Misterius Rp21 Miliar di Dinas Kominfo tahun APBD 2020 (foto: Okezone/Hambali)	Fraksi PSI DPRD Kota Tangsel Beberkan Anggaran Misterius Rp21 Miliar di Dinas Kominfo tahun APBD 2020 (foto: Okezone/Hambali) 

Dijelaskan Aji, transparansi dalam proses penganggaran sangat perlu dilakukan sejak awal. Masyarakat, kata dia, harus tahu untuk apa uang mereka digunakan. Sehingga tidak lagi ada transaksi-transaksi yang bisa diselewengkan. Disesalkan pula, Kepala Diskominfo justru tak hadir saat pembahasan itu di gedung DPRD.

"Di situ (anggaran) hanya dibilang untuk seluruh Tangsel. Harusnya mereka bisa (menjelaskan rincian). Waktu itu kepala dinasnya tidak hadir, kita sayangkan juga ya. Karena harusnya saat pembahasan penting menyangkut uang masyarakat, semua harus jelas," imbuh Aji.

Transparansi itu masuk dalam kategori informasi publik yang diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 14 tahun 2008, lalu diturunkan pada beberapa aturan seperti Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 61 tahun 2010, Peraturan Presiden (Perpres) No.55 tahun 2012, dan Instruksi Presiden (Inpres) No.17 tahun 2011.

Permintaan anggaran Rp21 miliar itu kini masih dibahas oleh DPRD. Pembahasannya kemarin dalam Rapat Kerja Anggaran (RKA) dianggap terlalu sempit, yakni selama sekira 2 hari. Hal demikian membuat penyisiran tumpukan tebal dokumen-dokumen yang diajukan dinas kepada legislatif tidak maksimal.

"Rapat pembahasan RKA untuk satu tahun ke depan, APBD 2020, hanya dilakukan selama dua hari, hal itu membuat hasil diskusi tidak maksimal. Ini harus dicek secara teliti, karena yang kita pertanggungjawabkan adalah uang rakyat digunakan untuk apa setahun ke depan," jelasnya.

Pencantuman anggaran sebesar Rp21 miliar oleh Diskominfo Tangsel itu kini menjadi salah satu hal yang paling disorot. Alokasinya disebut misterius karena tak ada rincian penggunaannya. Padahal DPRD sebagai perwakilan masyarakat, bertugas mengawasi permintaan anggaran dan penyerapannya sedetail mungkin.

 rapat paripurna di gedung DPRD Tangsel, (foto: Okezone/Hambali)Ruang Rapat Paripurna Gedung DPRD Tangsel, (foto: Okezone/Hambali) 

"Kan kita harus tahu, seluruh Tangsel ada berapa kantor yang memerlukan bandwidth itu, masing-masing kantor anggarannya sekian, itu harus dijelaskan," tegas Aji.

Baca Juga: Proyek Gedung Menara Pandang Tangsel Mangkrak, Akses Jalan Warga Tertutup 

Sementara saat dikonfirmasi, Plt Kepala Diskominfo, Fuad, menjelaskan, dia berhalangan hadir saat pembahasan RKA lantaran sedang bertugas di luar. Disebutkannya, penganggaran Rp21 miliar telah sesuai kebutuhan. Meskipun tetap saja Fuad tak mau menjelaskan detail rincian anggaran tersebut.

"Pengadaan sesuai dengan kebutuhan dan dilakukan melalui mekanisme e-katalog. Pada prinsipnya kita siap untuk menjelaskan," jelas Fuad.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini