Pembahasan RAPBD 2020 Molor, DPRD DKI Siap Tak Digaji Selama 6 Bulan

Fadel Prayoga, Okezone · Sabtu 23 November 2019 08:02 WIB
https: img.okezone.com content 2019 11 23 338 2133467 pembahasan-rapbd-2020-molor-dprd-dki-siap-tak-digaji-selama-6-bulan-HX26oU8iAA.jpg Mohammad Taufik (Foto: Okezone)

JAKARTA – Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Mohammad Taufik mengatakan, pihaknya akan menyerahkan dokumen Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2020 ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada 15 Desember 2019 mendatang.

Sehingga, seluruh anggota parlemen Kebon Sirih dan Gubernur Anies Baswedan terancam tak gajian selama enam bulan karena tak menyelesaikan pembahasan RAPBD tepat waktu, yaitu 30 November 2019.

Seperti diketahui, sanksi ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Pasal 36 ayat 2 huruf o "Kepala daerah dan anggota DPRD tidak menyetujui bersama rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun".

Dan Pasal 44 yang berbunyi "Kepala daerah dan/atau anggota DPRD yang melakukan pelanggaran administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf m, huruf n, dan huruf o dijatuhi sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak keuangan selama 6 (enam) bulan".

Politikus Partai Gerindra itu mengaku tak memusingkan sanksi yang bakal diterima oleh dirinya. Menurut dia, yang paling terpenting itu RAPBD tersusun secara baik dan transparan, sehingga nanti manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat Ibu Kota.

"Enggak masalah kalau mau diterapkan sanksi, terapkan saja. Dulu kan pernah juga kita," kata Taufik kepada wartawan, Sabtu (23/11/2019).

Ia meyakini pembahasan RAPBD itu tak akan mencapai hingga akhir tahun 2019 mendatang. “Ketentuannya (terakhir) 30 Desember, tapi kan karena situasional dan berbagai hal. Menurut saya yang penting tidak sampai melebihi akhir tahun," ujarnya.

Taufik menjelaskan, gaji dirinya beserta anggota DPRD DKI lainnya dan gubernur itu bukan tidak diberikan karena telah melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Sebab, upah selama enam bulan itu hanya ditunda dan bakal diberikan saat hukuman berakhir.

"Nanti dirapel. Dulu kayaknya gitu deh. Yang penting kalau menurut pandangan saya jangan sampai akhir tahun lah (pembahasannya)," kata Taufik.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini