Defisit Rp10 Triliun, DPRD DKI Bakal Bahas Ulang Rancangan Anggaran 2020

Sarah Hutagaol, Okezone · Senin 25 November 2019 15:44 WIB
https: img.okezone.com content 2019 11 25 338 2134184 defisit-rp10-triliun-dprd-dki-bakal-bahas-ulang-rancangan-anggaran-2020-Bh2Yv5x3ow.jpg Rapat Paripurna DPRD DKI (Foto: Okezone/Fadel)

JAKARTA - Dokumen Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun anggaran 2020 akan kembali lagi dibahas oleh komisi-komisi di DPRD DKI Jakarta.

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Gembong Warsono. Ia mengatakan pembahasan itu digelar dengan tujuan memangkas anggaran KUA-PPAS 2020 yang mengalami defisit sebanyak Rp10 triliun.

"Cuma karena ada defisit Rp10 triliun, maka pembahasan dikembalikan ke Komisi lagi nih sekarang," ucap Gembong saat dikonfirmasi, Senin (25/11/2019).

Setelah anggaran belanja dan pendapatan seimbang, barulah DPRD DKI melaksanakan rapat badan anggaran (Banggar). Lalu, anggota dewan akan mengadakan rapat paripurna dalam rangka Penandatangan Memorandum of Understanding (MoU) KUA-PPAS APBD DKI anggaran 2020.

"Baru nanti selesai di Komisi ini dibawa ke banggar, kemudian kita MoU," papar dia.

Gembong

Baca Juga: Desak Buka Draf KUA-PPAS, Ketua DPRD DKI Akan Surati Anies

Seperti diketahui, setelah pembahasan di komisi-komisi DPRD DKI anggaran KUA-PPAS menyetuh angka Rp97 triliun, tapi kemampuan anggaran yang dimiliki Pemprov DKI hanya Rp87 triliun. Artinya anggaran rancangan KUA-PPAS tahun mengalami defisit hingga Rp10 triliun.

"Jadi rencana pendapatan kita di 2020 yang akan datang tadi berdasarkan rapat-rapat Komisi itu terungkap angka Rp97 triliun. Tapi kemampuan keuangan daerah kita, setelah kita hitung, itu ada di Rp87 triliun sekian-sekian. Jadi masih ada selisih Rp10 triliun," kata Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi DKI Jakarta Saefullah di Gedung DPRD DKI, Kamis (21/11).

Dengan adanya defisit Rp10 triliun, Saefullah mengimbau adanya pengurangan usulan anggaran belanja daerah. Sehingga menurutnya, anggota dewan perlu menyaring mana anggaran belanja yang menjadi prioritas. (edi)

(amr)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini