Penetapan RAPBD DKI Jakarta Molor Jadi 11 Desember 2019

Sarah Hutagaol, Okezone · Senin 25 November 2019 23:03 WIB
https: img.okezone.com content 2019 11 25 338 2134359 penetapan-rapbd-dki-jakarta-molor-jadi-11-desember-2019-mCVCAxVgwP.jpg Balai Kota DKI Jakarta (Foto: Okezone)

JAKARTA - Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2020 DKI Jakarta akan ditargetkan untuk ditetapkan pada 11 Desember 2019. Artinya, dipastikan molor dari waktu yang telah ditetapkan sebelumnya, yakni 30 November 2019.

Diketahui, waktu yang ditentukan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020, rancangan peraturan daerah (raperda) tentang APBD 2020 seharusnya disetujui eksekutif dan legislatif paling lambat pada 30 November 2019.

Sekretaris Daerah (Sekda) DKI, Saefullah menyebut waktu penetapan itu berdasarkan kesepakatan bersama Pemprov dan DPRD DKI. Ia menyebut pihak eksekutif dan legislatif akan berusaha agar target batas waktu itu tercapai.

"Barusan sudah disepakati bahwa paripurna APBD itu tanggal 11 (Desember). Makanya tadi saya ingatkan supaya jadwal yang tadi kami sepakati itu harus ditepati bersama, baik eksekutif maupun legislatif," ujar Saefullah di gedung DPRD DKI, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (25/11/2019).

DPRD

Baca Juga: Fraksi PDIP Tawarkan Bantuan untuk Sisir APBD DKI

Setelah paripurna DPRD, RAPBD disebut Saefullah akan segera diserahkan ke Kemendagri. Menurutnya sebelum pergantian tahun pihaknya bisa menyelesaikan evaluasi hingga mengundangkan APBD 2020.

"Setelah tanggal 11, kami kirim ke Mendagri untuk evaluasi. Balik dari evaluasi ya masih ada waktu untuk kami sepakati dan kemudian diundangkan. Insya Allah tanggal 1-2 Januari, temen kita yang di Ragunan bisa makan," terangnya.

Lebih lanjut, Saefullah menjelaskan kalau penyebab dari molornya penetapan RAPBD 2020 dikarenakan masa transisi anggota DPRD dari periode 2014-2019 ke 2019-2024.

"Tapi kan Dewan waktu itu masih transisi. Habis pelantikan Dewan tanggal 20 Agustus, mereka nyusun alat kelengkapan dewan, AKD. Baru Oktober (mulai membahas rencana KUA-PPAS)," pungkas Saefullah.

(edi)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini