nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Anggaran Rumah DP Nol Dipangkas Rp500 Miliar, Pemprov DKI Tetap Optimalkan

Fadel Prayoga, Jurnalis · Jum'at 29 November 2019 09:31 WIB
https: img.okeinfo.net content 2019 11 29 338 2135836 anggaran-rumah-dp-nol-dipangkas-rp500-miliar-pemprov-dki-tetap-optimalkan-OzTXIxXdzo.jpg Maket rumah DP 0 rupiah di Jakarta Timur. (Foto: Dok Pemprov DKI)

JAKARTA – Kepala Unit Fasilitas Pemilikkan Rumah Sejahtera (UFPRS) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta Dzikran Kurniawan mengatakan pihaknya akan mengoptimalkan pembangunan rumah tanpa DP atau nol rupiah, meski kini anggarannya dipotong Rp 500 miliar.

Seperti diketahui, eksekutif dan legislatif menyepakati anggaran peminjaman daerah untuk fasilitas pembiayaan perolehan rumah (FPPR) terkait program rumah DP nol rupiah hanya Rp500 miliar dari yang sebelumnya Rp1 triliun.

Baca juga: PKS Nilai Harga Rumah DP Rp0 Belum Puaskan Masyarakat Jakarta 

"Intinya Rp500 miliar ini akan kita optimalisasi. Swasta tetap bangun saja, harganya dijamin tetap kompetitif. Masyarakat yang kira-kira mampu silakan mendaftar. Kita akan sediakan dan optimalkan anggaran yang ada recover," ujarnya kepada wartawan, Jumat (28/11/2019).

Ia menyatakan bakal mencari jalan keluar dengan cara skema pendanaan yang lebih kreatif. Dirinya berharap ada kucuran kredit lebih dari pihak perbankan untuk membantu merealisasikan program tersebut.

Baca juga: Anies Kaji Ulang Pemilik Mobil Mewah Ajukan Rumah DP Nol Rupiah 

"Jadi kalau sebelumnya rencana memberikan (pinjaman uang muka rumah) dari kita 100 persen untuk kebutuhan perumahan masyarakat, maka kalau nanti kebutuhannya banyak, dana Rp500 miliar ini bisa kita blend dengan pihak perbankan nanti, atau pihak-pihak lainnya," ujar dia.

Dzikran menjelaskan bahwa masyarakat yang telah lolos seleksi rumah DP nol rupiah atau yang sudah menempati Rumah Samawa Klapa Village, tidak perlu khawatir, karena tetap bisa terakomodasi dengan anggaran kredit Rp500 miliar.

Harapannya, skema awal dari anggaran ini mampu merangsang para pengembang untuk mendorong realisasi target pembangunan rumah DP nol rupiah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017–2022 yakni 218.214 unit melalui mekanisme kerja sama pemerintah dengan badan usaha dan 14.000 unit oleh badan usaha milik daerah (BUMD).

"Intinya tugas kita kan menyelesaikan problem hunian bagi masyarakat. Jadi, masyarakat tetap mendaftar saja, jangan khawatir walau ada isu pemotongan anggaran, karena memang sudah tugas kita. Jangan khawatir karena pembangunan masih terus berjalan, swasta ikut menyediakan," jelasnya.

Baca juga: Hari Pertama, 383 Orang Daftar Beli Rumah DP 0 Rupiah 

Anies tinjau pembangunan rumah DP 0 rupiah Klapa Village, Jakarta Timur. (Foto: Dok Okezone/Fadel Prayoga)

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini