nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

BK DPRD DKI: Bongkar Anggaran Lem, William PSI Langgar Tata Tertib

Fadel Prayoga, Jurnalis · Jum'at 29 November 2019 10:31 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2019 11 29 338 2135862 bk-dprd-dki-bongkar-anggaran-lem-william-psi-langgar-tata-tertib-se6fyCS8sB.jpg Politikus PSI William Aditya Sarana. (Foto: Dok Sindonews)

JAKARTA – Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) William Aditya Sarana dinilai telah menyalahi tata tertib setelah membongkar anggaran lem aibon sebesar Rp82 miliar ke media sosial. Hal itu diketahui setelah dilakukan pemeriksaan oleh Badan Kehormatan (BK) DPRD DKI Jakarta.

Ketua BK DPRD DKI Jakarta Achmad Nawawi menjelaskan, berdasarkan tata tertib, anggota DPRD dan Pemerintah Provinsi DKI itu merupakan mitra. Seharusnya, kata dia, jika menemukan kasus seperti itu ditegur langsung saja gubernur atau kepala dinasnya.

Baca juga: Unggah Anggaran Lem, William PSI Terancam Tiga Sanksi 

Selain itu, William dinilai tidak proposional untuk mengunggah anggaran janggal ke media sosial karena dia anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta, padahal yang diunggahnya terkait Komisi E.Ilustrasi

"Ada kekeliruan kecil, karena (William) dianggap tidak proposional saja mungkin. Laporan yang kami buat seperti itu. Soal nanti sanksinya dalam bentuk teguran, tertulis, atau lisan itu urusan pimpinan (DPRD DKI)," kata Nawawi kepada wartawan, Jumat (28/11/2019).

Baca juga: Politikus PSI Dilaporkan Usai Unggah Anggaran Lem Aibon Dinilai Salah Alamat 

Menurut dia, William harus sadar bahwa anggota parlemen di tingkat provinsi, kabupaten, atau kota tidak seperti DPR RI.

"Kalau anggota DPR pusat kan berseberangan dengan pemerintah pusat, tapi kalau DPRD kan enggak. Setelah dilantik gubernur/wali kota/bupatinya, maka semuanya menjadi mitra sejajar sebagai penyelenggara pemerintahan di daerah," jelasnya.

Selama proses pemeriksaan, kata dia, William bersikap kooperatif terhadap anggota Badan Kehormatan. Namun, ia juga mengapresiasi sikap William yang telah mengkritisi anggaran yang dilihat tidak masuk akal tersebut.

Baca juga: Polemik Lem Aibon Rp82,8 Miliar, Ketua KPK: Pasti Ada Kesalahan Input 

"Saya pikir bagus. Saya juga senang, jangan sampai kecolongan. Kalau kecolongan nanti disalahkan semua," ucapnya.

Terkait sanksi yang bakal diberikan kepada William, lanjut Nawawi, itu merupakan kewenangan dari pimpinan DPRD DKI Jakarta. Pihaknya akan memberikan surat rekomendasi tersebut pada hari ini, Jumat 29 November 2019.

Baca juga: Anies Akan Sanksi Penginput Lem Aibon dalam E-Budgeting 

Ia memprediksi nantinya politikus PSI itu hanya akan menerima sanksi teguran tertulis. (han)

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini