nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Paripurna RAPBD Tangsel 2020 "Panas", Fraksi Gerindra-PAN Walk Out

Hambali, Jurnalis · Minggu 01 Desember 2019 04:04 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2019 12 01 338 2136498 paripurna-rapbd-tangsel-2020-panas-fraksi-gerindra-pan-walk-out-CNlYTM4A9y.jpg Ilustrasi (Foto: Ist/sindonews)

TANGSEL - Rapat paripurna pengesahan RAPBD Kota Tangerang Selatan Tahun Anggaran 2020 diwarnai aksi walk out dari Fraksi Gerindra dan Partai Amanat Nasional (PAN). Ada sejumlah hal yang membuat kedua fraksi itu walk out.

Ketua Fraksi Gerindra-PAN DPRD Kota Tangerang Selatan, Ahmad Syawqi menjelaskan, pertama berdasarkan hasil pembahasan-pembahasan di dalam rapat alat-alat kelengkapan dewan dan rapat secara kelembagaan tercatat dalam notulensi dan output rapat, pihaknya sudah menyampaikan poin-poin pandangan selaku Fraksi Gerindra-PAN terkait apa yang menjadi keberatan dan catatan.

"Bahwa Perda Nomor 1 tahun 2014 mengatur tentang penyertaan modal tahap kesatu sebesar 25% (dua puluh lima per seratus) dari nilai penyertaan modal sebagai modal yang ditempatkan dan disetor penuh. Dan tidak mengatur besaran penyertaan modal pada tahap-tahap berikutnya (kedua, ketiga, dan seterusnya)," ujarnya melalui keterangan tertulis, Sabtu (30/11/2019).

Baca Juga: Proyek Gedung Menara Pandang Tangsel Mangkrak, Akses Jalan Warga Tertutup 

Kemudian, bahwa BUMD dalam hal ini PT PITS belum menyerahkan Rencana Kerja kepada Badan Anggaran sebagai bentuk transparansi kepada Badan Anggaran DPRD Kota Tangerang Selatan. Lalu, bahwa BUMD yang telah menerima investasi (Penyertaan Modal Daerah) sampai saat ini belum berkontribusi dalam Pendapatan Asli Daerah, sehingga dipandang penting untuk menunda penyertaan modal daerah kepada BUMD untuk dilakukan evaluasi kinerja BUMD (PT PITS).

Ilustrasi 

Ahmad Syawqi melanjutkan, poin pandangan fraksi selanjutnya, bahwa dalam Perda Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan BUMD, Pasal 20 menyebutkan: Pada setiap penutup tahun buku, Direksi berkewajiban membuat dan menyampaikan laporan keuangan perseroan yang terdiri atas Neraca, Perhitungan laba Rugi, perubahan modal dan catatan atas laporan keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik. Dan laporan tersebut tidak pernah disampaikan kepada DPRD sebagai bentuk tugas dan fungsi pengawasan.

Ketua Fraksi Gerindra-PAN, Ahmad Syawqi menilai Penyertaan Modal Daerah bukan menjadi prioritas, tetapi belanja yang bersentuhan dengan masyarakat terkait kebutuhan dasar yang diprioritaskan. Kedua, secara bersama telah melaksanakan rapat-rapat konsultasi kepada Kementerian Dalam Negeri dan didapati hasil bahwa ada opsi yang dibenarkan secara peraturan perundang-undangan dan juga Peraturan Pemerintah serta aturan Permendagri. bahwa sebenarnya pembahasan ini masih bisa menempuh waktu perpanjangan agar mendapatkan hasil yang lebih komprehensif.

Ketiga, apabila rapat paripurna ini tetap akan dilaksanakan hari ini, pihaknya memahami bahwa APBD adalah kepentingan bersama terutama untuk masyarakat Kota Tangerang Selatan. Pihaknya tidak dalam posisi menghambat dan juga menghalang-halangi, karena mengerti betul prinsip-prinsip dasar kebutuhan masyarakat Kota Tangerang Selatan.

Oleh karena itu, pihaknya bersikap, karena telah melakukan rapat-rapat konsultasi kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) dan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) di bidang pencegahan dan tetap mengambil sikap untuk tidak mengikuti rapat pengesahan APBD 2020 ini.

"Karena itu, saya selaku pimpinan Fraksi Gerindra-PAN, memohon izin menggunakan hak kami sesuai tata tertib persidangan, untuk menarik anggota Fraksi Gerindra-PAN untuk keluar dari ruang sidang tanpa mengurangi rasa hormat apa pun," ujarnya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini