nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Sempat Memanas, R-APBD 2020 Kota Tangsel Ditetapkan Rp3,9 Triliun

Hambali, Jurnalis · Minggu 01 Desember 2019 15:03 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2019 12 01 338 2136605 sempat-memanas-r-apbd-2020-kota-tangsel-ditetapkan-rp3-9-triliun-JNLvVp6H8G.jpg DPRD Tangerang Selatan (Foto: Okezone/Hambali)

TANGERANG SELATAN - Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) tahun 2020 Kota Tangerang Selatan (Tangsel) akhirnya ditetapkan Rp3,9 triliun. Paripurna pembahasan itu sempat memanas, karena fraksi Gerindra dan PAN memilih walk out dari ruang rapat.

Usai penetapan R-APBD, fraksi lainnya seperti Partai Golkar, PKS, PKB, PSI, Partai Demokrat dan lainnya menggelar konfrensi pers. Di mana dikatakan, secara lembaga maka DPRD telah menjalankan fungsinya dengan mensahkan postur anggaran itu.

"Rancangan APBD Tahun 2020 sudah mencerminkan kepentingan masyarakat. Di mana postur Anggaran Belanja Tidak Langsung sebesar 28 persen, dan Belanja Langsung sebesar 72 persen

dari Rp3.9 Triliun. 72 persen untuk kepentingan masyarakat, sementara 28 persen untuk gaji pegawai atau operasional Pemkot Tangsel," terang Sukarya, anggota fraksi Partai Golkar, Minggu (1/12/2019).

DPRD

Baca Juga: Menelisik Anggaran Misterius 'Bandwidth' Rp21 Miliar Diskominfo Tangsel

Menurut Sukarya, mekanisme pengesahan R-APBD tahun anggaran 2020 sudah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan, yakni Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, lalu Peraturan Menteri Dalam Negeri No.33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2020.

"Jika saja terjadi penundaan pengesahanan APBD 2020, maka proses Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) akan terganggu, dan akan ada fase yang hilang dalam proses pembangunan. Tentunya tidak mungkin menggunakan APBD tahun sebelumnya," jelasnya.

Pengesahan R-APBD 2020 melalui rapat paripurna DPRD bukan tahapan final. Lantaran draft R-APBD 2020 akan kembali dievaluasi oleh Pemerintah Provinsi Banten. Nantinya, postur APBD itu menjadi instrumen utama guna mewujudkan RPJMD Kota Tangsel 2016-2021.

Lebih lanjut, Sukarya dan seluruh fraksi lain memahami, bahwa walk outnya fraksi Gerindra serta PAN dalam penetapan R-APBD merupakan dinamika yang wajar dan bisa saja terjadi pada proses pembahasan di legislatif. Meskipun sebenarnya, DPRD secara kelembagaan sudah melakukan konsultasi ke lembaga pemerintah.

"Sudah konsultasi ke Direktur Perencanaan Anggaran Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri dan Tim Anggaran Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi Banten. Hal itu diisyaratkan agar proses pengesahan R-APBD tahun 2020 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku," katanya.

"Apa yang menjadi Keputusan DPRD Kota Tangsel bukan merupakan keputusan pribadi, melainkan keputusan bersama, kolektif kolegial yang mengutamakan keberlangsungan pembangunan kota," tegasnya.

Sementara, Wakil Wali Kota Benyamin Davnie merasa lega dengan penetapan itu. Dia mengucap rasa syukur, lantaran pembahasan antara pemkot dan DPRD bisa tuntas dengan pengesahan R-APBD 2020.

"Sehingga setelah hari ini disahkan, kita akan menyampaikan kepada bapak gubernur untuk evaluasi. Nanti hasilnya seperti apa dari bapak gubernur, kita punya waktu 14 hari," ungkap Davnie dikonfirmasi terkait penetapan R-APBD 2020.

Sebelumnya, rapat paripurna pengesahan R-APBD tahun 2020 yang digelar Sabtu 30 November 2019 berlangsung "memanas". Fraksi Gerindra-PAN memilih walk out setelah mendapati sejumlah hal yang dianggap tak wajar ;

1. Berdasarkan hasil pembahasan dalam rapat alat-alat kelengkapan dewan dan rapat secara kelembagaan, tercatat pada notulensi dan output rapat, Fraksi Gerindra dan PAN sudah menyampaikan poin-poin pandangan terkait apa yang menjadi keberatan dan catatan.

"Bahwa Perda Nomor 1 tahun 2014 mengatur tentang penyertaan modal tahap kesatu sebesar 25% (dua puluh lima per seratus) dari nilai penyertaan modal sebagai modal yang ditempatkan dan disetor penuh. Dan tidak mengatur besaran penyertaan modal pada tahap-tahap berikutnya (kedua, ketiga, dan seterusnya)," ucap Ahmad Syawqi, Ketua Fraksi Gerindra DPRD Tangsel.

Berikutnya adalah, bahwa BUMD dalam hal ini PT PITS belum menyerahkan rencana kerja kepada Badan Anggaran sebagai bentuk transparansi kepada Badan Anggaran DPRD Kota Tangsel. Lalu, bahwa BUMD yang telah menerima investasi berupa penyertaan modal daerah, sampai saat ini belum berkontribusi dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga penting untuk menunda penyertaan modal daerah kepada BUMD untuk dilakukan evaluasi kinerja BUMD (PT PITS).

Kemudian Ahmad Syawqi melanjutkan poin pandangan fraksi, bahwa dalam Perda Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan BUMD, Pasal 20 menyebutkan "Pada setiap penutup tahun buku, direksi berkewajiban membuat dan menyampaikan laporan keuangan perseroan yang terdiri atas neraca, perhitungan laba rugi, perubahan modal dan catatan atas laporan keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik". Namun laporan tersebut tidak pernah disampaikan kepada DPRD sebagai bentuk tugas dan fungsi pengawasan.

Lebih lanjut, Fraksi Gerindra-PAN, menilai Penyertaan Modal Daerah bukan menjadi prioritas, tetapi belanja yang bersentuhan dengan masyarakat terkait kebutuhan dasar yang diprioritaskan. Didapati hasil dari rapat-rapat konsultasi kepada Kemendagri bahwa ada opsi yang dibenarkan secara peraturan perundang-undangan dan juga PP serta aturan Permendagri. Akan tetapi sebenarnya, pembahasan R-APBD itu masih bisa menempuh waktu perpanjangan agar mendapatkan hasil yang lebih komprehensif.

1
3

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini