nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Korban Pemalsuan Akta Harap Proses Hukum Penuhi Rasa Keadilan

Fadel Prayoga, Jurnalis · Selasa 03 Desember 2019 22:14 WIB
https: img.okeinfo.net content 2019 12 03 338 2137439 korban-pemalsuan-akta-harap-proses-hukum-penuhi-rasa-keadilan-02aqIM1oZ8.jpg Ilustrasi (Foto: Okezone)

JAKARTA - Pengusaha Tomy Winata bersaksi dalam kasus dugaan pemalsuan akta otentik dan penggelapan di Pengadilan Negeri Denpasar, Selasa (3/12/2019). Pada sidang kali ini, Jaksa Penuntut Umum (JPU), Ketut Sujaya juga menghadirkan Desrizal selaku Pelapor sekaligus kuasa hukum Tomy.

Dalam kesaksiannya, Tomy mengungkap sejumlah fakta terkait pemberian keterangan palsu yang diduga dilakukan oleh Dirut PT Geria Wijaya Prestige (GWP), Harijanto Karjadi. Di mana salah satunya ialah menyetujui pengalihan saham yang membuat dirinya merugi hingga USD20 juta.

"Saya mengambilalih piutang CCB Indonesia terhadap PT GWP, tujuannya bukan karena nilai ekonominya, tetapi karena rasa keadilan saya yang terusik atas permasalahan hukum yang timbul sehubungan dengan utang piutang antara Bank Sindikasi dengan PT GWP, di mana eks direktur bank yang memberi pinjaman menjadi tersangka oleh penegak hukum karena dituduh menggelapkan sertifikat yang menjadi jaminan utang GWP, hal ini unik karena pihak pemberi pinjaman dikriminalisasi oleh penerima pinjaman," papar Tomy dalam keterangan tertulisnya kepada Okezone.

Baca juga: Kuasa Hukum TW Menilai Eksepsi Terdakwa Pemalsuan Akta Tidak Cermat

Sebagai WNI dan pengusaha yang kebetulan pemilik lembaga perbankan, nurani Tomy sangat terusik karena menurutnya, bagaimana mungkin pihak yang berada pada posisi yang telah memberikan dan meminjamkan uangnya untuk digunakan terdakwa, justru menjadi tersangka dengan tuduhan menggelapkan sertifikat.

Padahal kata dia, sertifikat tersebut berada di bawah CCB Indonesia (agen jaminan) adalah sebagai jaminan utang, tidak dimiliki karena pemilik sertifikatnya tetap terdakwa.

"Sehingga menurut saya ada proses hukum yang tidak tepat, hal ini tentu saja tidak baik untuk dunia investasi Indonesia, khususnya CCB Indonesia yang pemiliknya adalah pihak investor asing, padahal pemerintah selama ini telah berusaha keras untuk menarik investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia," tuturnya.

Baca juga: Bantah Jemput Paksa, Polisi Klaim Hanya Cek Kondisi Kesehatan Hartono Karjadi di Singapura

Tomy menjelaskan, dirinya membeli piutang tersebut untuk menghindari kemungkinan permasalahan ini dapat mengganggu kepercayaan investor baik lokal maupun asing khususnya investor dari Tiongkok.

Ia menegaskan bahwa yang melatarbelakangi dirinya mengambilalih atau membeli piutang yang dimiliki oleh CCB Indonesia bukan dikarenakan untuk mendapat keuntungan secara finansial, melainkan bertujuan menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh Bank CCB Indonesia

"Investor membutuhkan adanya kepastian hukum dalam menjalankan usaha yang artinya bagi para investor butuh satu ukuran yang menjadi pegangan dalam melakukan kegiatan investasinya," ucap Tomy.

"Dengan tidak adanya kepastian hukum dalam kegiatan investasi menyebabkan berbagai permasalahan yang mengakibatkan kurangnya minat investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Semoga proses hukum yang sedang berjalan saat ini bisa memberikan keadilan dan kemanfaatan atas nama kepastian hukum di Indonesia," tutupnya.

(put)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini