Anggaran Gaji TGUPP Sebesar Rp19,9 Miliar Ditolak 3 Fraksi DPRD DKI

Fadel Prayoga, Okezone · Rabu 04 Desember 2019 21:56 WIB
https: img.okezone.com content 2019 12 04 338 2138088 anggaran-gaji-tgupp-sebesar-rp19-9-miliar-ditolak-3-fraksi-dprd-dki-YCjem4ti9P.jpg Foto Ilustrasi Okezone

JAKARTA - Tiga fraksi di DPRD DKI Jakarta menolak anggaran gaji Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) sebesar Rp 19,9 miliar dalam APBD DKI tahun 2020. Ketiganya adalah PDIP, PSI, dan Golkar.

Anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Jhonny Simanjuntak menilai selama ini kinerja TGUPP tidak terlihat dalam hal membantu Gubernur Anies Baswedan bekerja membenahi Ibu Kota. Sehingga pihaknya meminta agar gaji mereka tak dibebankan ke APBD, melainkan menggunakan dana operasional Anies.

"Fraksi PDIP melihat kinerja SKPD sangat dipengaruhi oleh TGUPP. Kami meminta agar (anggaran) TGUPP dihapuskan dan memakai dana operasional Gubernur," kata Jhonny dalam menyampaikan pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda tentang APBD DKI tahun 2020 di Gedung DPRD, Jakarta Pusat, Rabu (4/12/2019).

 Baca juga: Pemprov DKI Baru Menjual Rumah DP 0 Rupiah Sebanyak 100 Unit

Dalam kesempatan yang sama, Anggota Fraksi PSI Anthony Winza Probowo menyebut anggaran yang sudah digelontorkan APBD untuk upah TGUPP pada tahun sebelumnya harus dibuat laporan pertanggungjawabannya terlebih dahulu.

"Sebab itu, Fraksi PSI menilai anggaran TGUP perlu dihapus atau dikurangi (dari APBD)," ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Anggota Fraksi Golkar Judistira Hermawan menyatakan keberatan atas jumlah TGUPP hingga 73 orang.

"Hemat kami terlalu banyak sehingga mengakibatkan tidak efektif dalam bekerja dan membebani APBD DKI," kata dia.

 Baca juga: Anies Ajukan RAPBD DKI Tahun 2020 Rp87,95 Triliun

Sebelumnya, Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono mengatakan pihaknya merekomendasikan dana gaji TGUPP dibebankan ke dana operasional Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Ia menjelaskan, anggaran sebesar Rp 19,9 miliar pada mata anggaran Bappeda dalam dokumen Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Sementara (KUA-PPAS) untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2020 telah dinolkan.

"Alokasi annggaran di Bappeda dinolkan. Rekomendasinya itu dipersilakan menggunakan alokasi anggaran dana operasional gubernur," kata Gembong kepada wartawan, Senin 11 November 2019.

(wal)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini