nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Pemprov DKI Akan Pasang Stiker di Mobil yang Menunggak Pajak Kendaraan

Fadel Prayoga, Jurnalis · Kamis 05 Desember 2019 18:25 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2019 12 05 338 2138432 pemprov-dki-akan-pasang-stiker-di-mobil-yang-menunggak-pajak-kendaraan-oNb2s6CEP8.jpg Ilustrasi. (Foto: Okezone.com)

JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan memasang stiker di setiap mobil yang belum dibayarkan pajak kendaraan bermotor (PKB) Tahun 2019. Hal itu untuk memberikan efek jera agar masyarakat segera membayarkan kewajiban pajaknya tersebut.

Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) Faisal Syafruddin mengatakan, pihaknya sedang mengejar target pembayaran pajak sebesar Rp44,54 triliun. Salah satu yang dikejar adalah penerimaan PKB yang saat ini jumlah tunggakannya sekira Rp2 triliun.

"Tidak hanya mobil mewah, seluruh mobil yang menunggak di DKI jakarta akan kita tempelin stiker," kata Faisal di Gedung DPRD, Jakarta Pusat, Kamis (5/12/2019).

Ia menjelaskan, model penempelan stikernya itu seperti penyegelan rumah atau toko yang pemiliknya belum bayar pajak properti. Hal itu akan diterapkan ke penunggak pajak bila mengacuhkan pemberitahuan dari otoritas selama tiga kali dalam tiga pekan.

"Jadi, setelah imbauan, lalu satu hingga tiga bulan tidak ada pembayaran, langsung kami pasang stiker," ujarnya.

Baca juga: KPK Turun Tangan Sidak Penunggak Pajak di Jakarta Utara

Tak hanya itu, lanjut dia, pihaknya juga akan langsung turun ke lapangan untuk mendata pemilik mobil yang belum membayar pajak. Namun, ia mengaku belum memiliki data jumlah pemilik mobil yang menunggak pajak.

"Kita sedang turun ke Jakarta Utara, kemarin kita juga sudah turun ke Jakarta Selatan, dan nanti besok lusa akan turun ke lima wilayah, semuanya," ujar Faisal.

Saat ini, kata dia, pihaknya sedang ada program pemberian keringanan pembayaran pajak. Untuk yang belum bayar sejak Tahun 2012 diberi potongan sebesar 50 persen. Sementara, untuk tunggakan pajak 2013-2016 akan diberikan keringanan sebesar 25 persen.

Lalu, Pemprov DKI juga menghapus denda atau sanksi administrasi bagi wajib pajak yang menunggak.

"Kami harapkan para penunggak pajak di DKI Jakarta untuk segera menggunakan kesempatan ini. Karena tahun depan kemungkinan tidak akan kita lakukan lagi," kata dia.

(qlh)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini