nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

PDIP-PSI Minta Gaji TGUPP Dicoret, Gerindra Ngotot Masuk APBD 2020

Fadel Prayoga, Jurnalis · Selasa 10 Desember 2019 10:00 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2019 12 10 338 2140051 pdip-psi-minta-gaji-tgupp-dicoret-gerindra-ngotot-masuk-apbd-2020-gepVrxgKi7.jpg Ilustrasi DPRD DKI Jakarta. (Foto: Dok Okezone)

JAKARTA – Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi kembali melontarkan kritikan pedas ketika melihat anggaran gaji Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) sebesar Rp18,9 miliar masuk ke APBD 2020.

Ia meminta alokasi anggaran itu dinolkan, lalu upah TGUPP diberikan menggunakan dana operasional gubernur.

Baca juga: Bahas Banggar, DPRD DKI Kembali Sentil Keberadaan TGUPP 

"Kalau ini dikasih (anggaran) Rp18,9 miliar, uangnya buat apa saja? Kalau mau tetap hidup, silakan pakai dana operasional gubernur," kata Prasetyo dalam rapat Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta, Senin 9 Desember 2019.

Ilustrasi Balai Kota DKI Jakarta tempat bekerja gubernur. (Foto: Ist)

Hal senada disampaikan anggota Banggar DPRD DKI, Gembong Warsono. Ia mengatakan, bila TGUPP tetap berharap adanya gaji, maka sebaiknya menggunakan dana operasional gubernur.

Baca juga: Anggaran Gaji TGUPP Sebesar Rp19,9 Miliar Ditolak 3 Fraksi DPRD DKI 

Politikus PDIP ini menuturkan bila dana TGUPP tetap dimasukkan ke APBD, dikhawatirkan muncul ketidakharmonisan antar-SKPD.

"Kalau sangat membutuhkan TGUPP, silakan gunakan dana operasional saja, toh jumlahnya besar," kata Gembong.

Dalam kesempatan sama, anggota Banggar DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI Idris Ahmad menilai pembayaran gaji anggota TGUPP yang sebanyak 73 orang itu sangat membebani APBD.

Baca juga: Anies Digugat OC Kaligis soal Pengangkatan Bambang Widjojanto di TGUPP 

"Menurut saya, paling penting disampaikan dari 73 (anggota) siapa yang benar-benar kerja dan apa hasilnya," ujar Idris.

Ilustrasi DPRD DKI Jakarta. (Foto: Dok Okezone/Fadel Prayoga)

Sementara anggota Banggar DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Gerindra Andhika bersikukuh gaji TGUPP tetap harus dimasukkan ke APBD 2020. Namun, mereka nantinya harus membuat laporan pertanggungjawaban apa saja yang telah dikerjakan dari pemberian dana sebesar Rp18,9 miliar tersebut.

Baca juga: Gaji TGUPP DKI Jakarta Diusulkan Masuk Dana Operasional Anies 

"Kalau pohon rantingnya saja yang dipotong, jangan semua. Saya mendukung anggaran untuk TGUPP. Hanya kalau ada sistem pertanggungjawaban ya itu yang harus diperbaiki," ujar dia.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini