2 Legislator Gerindra Jamin Penangguhan Penahanan Luthfi

Harits Tryan Akhmad, Okezone · Jum'at 13 Desember 2019 09:46 WIB
https: img.okezone.com content 2019 12 13 338 2141401 2-legislator-gerindra-jamin-penangguhan-penahanan-demonstran-pembawa-bendera-merah-putih-XG7dFIzyC8.JPG Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Gerindra, Habiburokhman (Foto: Okezone.com/Puteranegara)

JAKARTA - Demonstran pembawa bendera merah putih dalam aksi demo di Gedung DPR pada September lalu, Luthfi Alfiandi didakwa pasal berlapis oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Terkait hal itu, anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Habiburokhman mengaku tidak sepakat dengan dakwaan JPU. Karena berdasarkan keterangan yang diterimanya, Luthfi bukanlah aktor pembuat kerusuhan.

“Saya mendapatkan penjelasan dari kuasa hukum beliau ya bahwa beliau tidak sebagaimana dituduhkan. Jadi, beliau tuh ada di lapangan memang iya, tapi bukan aktor pembuat kerusuhan dan lain sebagainya,” kata Habiburokhman kepada Okezone di Jakarta, Jumat (13/12/2019).

Lantaran menganggap Luthfi tak bersalah, dirinya bersama Wakil Ketua DPR yang juga Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sufmi Dasco telah mengajukan surat untuk menjadi penjamin penangguhan penahanan Luthfi.

“Saya sendiri bersama Pak Dasco telah menyampaikan surat penjaminan. Saya menjamin beliau agar mendapatkan penjaminan tahanan, karena saya yakin beliau enggak akan melarikan diri, enggak akan menghilangkan alat bukti dan enggak menghilangkan apa yang sudah dituduhkan,” tegas Habiburokhman.

Habiburokhman menerangkan bahwa surat penangguhan dengan jaminan dirinya dan Dasco diajukan sejak kemarin. Dia berharap penangguhan penahanan kepada Luthfi dapat terlaksana.

“Sejak kemarin. Kita masukan suratnya dulu belum dapat jawaban. Jadi, kita minta sebenarnya kasus ini kan adalah merupakan efek dampak tidak berjalannya komunikasi politik dengan baik. Sehigga ada penolakan,” tuturnya.

Ke depannya dia sangat berharap agar tak ada lagi pendemo yang menyuarakan aspirasinya kemudian ditangkap, demi menciptakan situasi politik yang nyaman.

“Kedepan yang namanya ekses-ekses (peristiwa) seperti ini baiknya kita selesaikan dengan baik-baik lah, tidak harus melakukan penahanan. Silakan proses berjalan tetapi enggak harus ditahan kan kita mau menciptakan situasi politik yang nyaman, kondusif ya. Banyak resistensi dari masyarakat spil dan harus kita kurangi lah. Proses berjalan, orangnya enggak ditahan,” tutupnya.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Andri Saputra menjerat Lutfi dengan pasal berlapis yakni Pasal 212 KUHP juncto Pasal 214 KUHP atau Pasal 170 ayat (1) KUHP atau Pasal 218 KUHP.

Luthfi di persidangan

Luthfi di PN Jakpus (Foto: Okezone/Sarah)

Diketahui sebelumnya, Pasal 212 mengatur pidana bagi setiap orang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan pejabat yang menjalankan tugas dengan ancaman pidana maksimal 1 tahun empat bulan.

Ia menyebut pada saat itu polisi berusaha membubarkan Lutfi dan peserta unjuk rasa pukul 18.30 WIB. Namun pada pukul 19.30 WIB, Lutfi dan demonstran lainnya datang kembali ke belakang Gedung DPR dengan jumlah yang lebih banyak.

“Mereka melakukan demo disertai penyerangan kepada kepolisian dengan melempar batu, botol air mineral, petasan, dan kembang api,” ucap Andri di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis 12 Desember 2019.

(put)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini