nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

GNPF Tak Persoalkan Anies Beri Penghargaan ke Diskotek

Sarah Hutagaol, Jurnalis · Senin 16 Desember 2019 12:09 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2019 12 16 338 2142384 gnpf-tak-persoalkan-anies-beri-penghargaan-ke-diskotek-MMPYfEEDUG.jpg Ketua GNPF Ulama, Yusuf Muhammad Martak (foto: ist)

JAKARTA - Beda dengan Front Pembela Islam (FPI), Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) justru tidak mempersoalkan adanya penghargaan yang diberikan kepada klub malam Colosseum oleh Pemprov DKI Jakarta.

Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua GNPF Ulama Yusuf Muhammad Martak. Ia menilai kalau pemberian anugerah atau penghargaan tersebut sudah dilakukan oleh gubernur sebelumnya.

"Informasinya program tersebut dijalankan setiap 2 tahun sekali, dan sudah berjalan sejak gubernur-gubernur sebelumnnya," ucap Yusuf Martak dalam keterangan rilisnya yang dikutip pada Senin (16/12/2019).

 Baca juga: Kebijakan Anies Beri Izin DWP 2019 dan Penghargaan Diskotek Dikritik

Dengan adanya kontra yang dilayangkan beberapa pihak, Yusuf meyakini hal tersebut merupakan pihak-pihak yang masing belum bisa berpaling atau move on dari Pilkada DKI 2017.

"Tapi yang dijadikan hot issue oleh kelompok pendendam/buzzer yang masih susah move on atas kemenangan gubernur muslim dalam Pilkada DKI hanya satu perusahaan tempat usaha Diskotek?" ungkapnya.

Padahal menurutnya, Pemprov DKI Jakarta memberikan penghargaan Adikarya Wisata kepada sebanyak 30 jenis perusahaan bagi para pelaku usaha dan pendukung usaha pariwisata di DKI Jakarta.

 Baca juga: Pemprov DKI Berikan Penghargaan Adikarya Wisata ke Diskotek Colosseum

"Sedangkan bagi tempat usaha lainnya yang berjumlah 30 perusahaan, terdiri dari lembaga pendidikan kejuruan, perguruan tinggi hingga BUMN tidak dikritisi apalagi dipuji," tutup Yusuf.

Seperti diketahui sebelumnya, FPI dalam keterangan tertulisnya memprotes keras pemberian penghargaan tersebut. Bagi mereka, penghargaan itu membuka peluang bagi Jakarta menjadi tempat ramah maksiat.

Selain itu, FPI juga mengkritik pemberian izin dari penyelenggaraan Djakarta Warehouse Project (DWP) yang digelar baru-baru ini di JiExpo Kemayoran, Jakarta Pusat.

(wal)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini