nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

DPRD Kota Bekasi Dorong Pembentukan Pansus KS-NIK

Wisnu Yusep, Jurnalis · Jum'at 20 Desember 2019 10:02 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2019 12 20 338 2144123 dprd-kota-bekasi-dorong-pembentukan-pansus-ks-nik-F3JqQBZkPd.jpg Kartu Sehat Berbasis NIK (KS-NIK) Milik Warga Bekasi (foto: Okezone)

BEKASI - Ketua Komisi IV DPRD Kota Bekasi dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Sardi Effendi mendorong agar pimpinan dewan membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk mengaudit program Kartu Sehat berbasis Nomor Induk Kependudukan (KS-NIK), yang dihentikan Pemerintah Kota Bekasi.

"Jadi di Pansus itu bisa mencakup semuanya, termasuk mendorong agar program KS-NIK ini bisa diaudit," kata Sardi ketika ditemui Okezone di DPRD Kota Bekasi, Jumat (20/12/2019).

Baca Juga: Tak Terintegrasi BPJS, KS NIK Bertentangan dengan Ketentuan Mendagri? 

Terlebih, program "politik" Rahmat Effendi ini carut marut dalam merealisasikannya. "Dengan carut marut KS-NIK, maka kami minta pimpinan DPRD membentuk pansus KS-NIK/Jamkesda dan juga mengakomodir keinginan anggota untuk audit anggaran KS-NIK tahun 2018 – 2019," sambung politikus PKS itu.

Gedung Wali Kota Bekasi (foto: Okezone)	 Gedung Wali Kota Bekasi (foto: Okezone) 

Dia menerangkan, pembentukan Pansus mengenai KS-NIK itu bukan semata-mata dibentuk, tapi agar tercipta suatu ketransparanan eksekutif dalam bekerja. Terlebih, kata dia, selama ini audit keuangan mengenai KS ini tidak pernah dilakukan.

"Dengan adanya Pansus ini, maka kita bisa tahu, bagaimana alur kerja KS ini," tuturya.

Sardi juga merasa ada kejanggalan terkait penerbitan surat edaran yang ditanda tangani Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi mengenai penghentian program KS pada 2020. Pasalnya, DPRD Kota Bekasi telah menganggarkan KS-NIK di tahun 2020 sebesar RP385 miliar dan itu pun sudah diketok melalui Rapat Paripurna.

Baca Juga: DPRD Bekasi Bakal Panggil Rahmat Effendi Terkait Polemik Penghentian Kartu Sehat 

Hal senada dilontarkan politikus PDIP Heri Purnomo. Anggota Komisi IV DPRD Kota Bekasi itu mengaku aneh dengan langkah yang diambil Wali Kota Bekasi, yang mengeluarkan surat edaran mengenai KS bakal distop. Dirinya merasa, eksekutif selama ini terlihat berjalan sendiri.

"Ini yang aneh, tiba-tiba terbit, eksekutif tidak berkoordinasi dengan DPRD padahal sudah dianggarkan di APBD 2020, tiba-tiba dihentikan," kata Heri.

(fid)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini